DPR RI Segera Evaluasi Diri Usai Demo Besar-besaran!
Demo besar-besaran yang berlangsung akhir Agustus 2025 memaksa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera menggelar rapat evaluasi. Rapat yang melibatkan seluruh pimpinan fraksi ini dijadwalkan Kamis, 4 September 2025. Langkah ini merupakan respons atas tuntutan publik yang disuarakan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan rapat evaluasi akan membahas berbagai isu penting. Mulai dari transparansi kegiatan legislasi hingga tunjangan anggota dewan akan menjadi sorotan utama. Dasco menegaskan komitmen DPR untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan secepat mungkin.
“Yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk 17+8,” ujar Dasco di Jakarta, Rabu (3/9/2025). Pernyataan ini merujuk pada beberapa poin tuntutan demonstrasi yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
DPR berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR. Dasco menambahkan, rapat evaluasi bertujuan untuk menyatukan pandangan seluruh fraksi terkait tuntutan yang masuk dalam poin “17+8”.
“Termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” tegas Dasco.
Proses reformasi DPR ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Tujuannya adalah untuk menciptakan lembaga legislatif yang lebih baik dan transparan.
“Evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” jelas Dasco.
Dasco menekankan pentingnya peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi seluruh anggota dewan. Momentum ini akan digunakan untuk melakukan evaluasi bersama dan perbaikan ke depan.
“Tentunya tekad daripada seluruh Anggota DPR yang mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” pungkas Dasco.
Sebelumnya, berbagai tuntutan publik ramai beredar di media sosial, menuntut transparansi, reformasi, dan empati dari lembaga legislatif. Desakan tersebut memberikan tenggat waktu hingga 5 September 2025 untuk pemenuhan tuntutan. Rapat evaluasi DPR diharapkan mampu menjawab tuntutan tersebut.
