Demonstrasi besar-besaran di Kathmandu, Nepal, berujung ricuh pada Rabu, 10 September 2025. Serangan terhadap gedung parlemen menandai puncak kerusuhan yang telah berlangsung sejak Selasa. Angkatan Darat Nepal menangkap sedikitnya 27 orang terkait aksi anarkis ini.
Kerusuhan tersebut ditandai dengan penjarahan, pembakaran, dan berbagai tindakan kekerasan lainnya di Kathmandu dan beberapa wilayah lain. Pihak berwenang berhasil menyita uang tunai hasil jarahan senilai NPR 3,37 juta (sekitar Rp393 juta). Bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan mengakibatkan 24 anggota kepolisian dan tiga warga sipil terluka dan dirawat di rumah sakit militer. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi berbagai titik kebakaran yang terjadi.
Aksi demonstrasi yang dijuluki “Revolusi Gen Z” ini dipicu oleh kemarahan publik terhadap skandal korupsi dan kebijakan pemerintah yang memblokir akses ke sejumlah platform media sosial. Ribuan generasi muda Nepal turun ke jalan menuntut perubahan politik, pemberantasan korupsi, dan pencabutan blokir media sosial.
Penggunaan gas air mata, meriam air, dan bahkan peluru tajam oleh aparat keamanan dalam penanganan demonstrasi tersebut memicu eskalasi kekerasan. Akibatnya, sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas. Gedung parlemen dan Hotel Hilton di Kathmandu menjadi sasaran amukan massa.
Situasi yang memanas ini berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Paudel. Pemerintah sebelumnya memblokir akses ke 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan X, dengan alasan mencegah penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian.
Namun, publik Nepal menilai pemblokiran ini sebagai upaya membungkam kritik terhadap pemerintahan, terutama terkait skandal korupsi yang merajalela. Stagnasi pembangunan di Nepal turut menyulut kemarahan warga. “Pembangunan tidak berjalan karena para politisi ini menyimpan semua uang di saku mereka. Hal ini mempengaruhi masa depan kita,” ungkap Darshana Padal, seorang warga Kathmandu.
Isu korupsi yang sudah lama mengakar di Nepal menjadi pemicu utama demonstrasi ini. Kemarahan publik semakin membesar karena pembangunan negara terhambat akibat skandal korupsi tersebut.
Dovan Rai, seorang aktivis masyarakat sipil, menyatakan bahwa pengunduran diri pejabat belum cukup untuk meredakan kekecewaan publik. “Masyarakat sudah bertahun-tahun frustrasi dengan korupsi, nepotisme, dan janji-janji palsu. Ini bukan sekadar soal pemimpin mundur, tapi perubahan sistem,” tegas Dovan. Saat ini, dunia internasional menantikan langkah konkret pemerintah Nepal pasca-gejolak demonstrasi di Kathmandu.
