Tuduhan adanya 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif tengah menjadi sorotan. Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menyatakan telah ditemukan ribuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada 15 September 2025. Namun, BGN dengan tegas membantahnya.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa data yang disebut fiktif merupakan usulan titik SPPG yang terdaftar di portal mitra, tetapi belum memasuki tahap pembangunan. “Semua SPPG operasional yang terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG,” tegas Sony di Jakarta, 19 September 2025. Proses pendirian SPPG sendiri melalui beberapa tahapan, mulai verifikasi hingga penentuan kelayakan. Jika progres pembangunan nol persen, sistem otomatis mengembalikan usulan ke tahap awal. BGN telah meninjau usulan dengan status persiapan namun progresnya nol persen, mengembalikan statusnya ke tahap verifikasi pengajuan.
Dana MBG, lanjut Sony, tak bisa dicairkan tanpa mekanisme resmi. Pencairan hanya melalui akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG. “Anggaran MBG ditransfer oleh KPPN kepada virtual account di mana pencairannya hanya bisa dilakukan apabila perwakilan yayasan sebagai maker dan Kepala SPPG approver masing-masing telah memiliki username dan password,” jelas Sony. Hingga saat ini, BGN menerima 3.520 komplain, 3.470 telah ditindaklanjuti, dan 1.942 mitra telah mengirimkan bukti pembangunan SPPG berupa video.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menekankan komitmen BGN terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran. “Kami pastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai peruntukannya dan masyarakat bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” ujar Hida. Dengan pengawasan berlapis, keterbukaan data, dan partisipasi publik, BGN optimis program MBG berjalan efektif dan bermanfaat bagi penerima manfaat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan lebih rinci terkait isu SPPG fiktif. “Dikatakan fiktif kalau misal SPPG sudah resmi operasional oleh BGN, kemudian kami kirimkan uang ke SPPG tersebut dan kemudian SPPG tidak melaksanakan kegiatan, itu yang namanya fiktif,” terang Dadan pada Jumat, 19 September 2025. Ia menjelaskan bahwa yang dimaksud Nurhadi adalah banyak pihak yang memesan titik untuk membangun SPPG, tetapi tidak melanjutkan pembangunannya.
BGN menemukan sekitar 5.000 titik yang dipesan mitra tetapi tidak ada aktivitas pembangunan lebih dari 20 hari setelah pendaftaran. “Kami melihat banyak pihak yang mendaftar dan tidak melakukan kegiatan lebih dari 20 hari, kami kemudian melakukan kebijakan roll back atau memutar ulang. Jadi ditemukan 5.000 titik yang dipesan mitra, tapi lebih dari 20 hari tidak melakukan kegiatan dan kembali ke proses pengajuan,” jelas Dadan. Mitra yang dikembalikan ke tahap pengajuan belum diperbolehkan beraktivitas karena belum melalui verifikasi. “Jadi, 5.000 itu bukan fiktif, tapi mitra yang kena proses roll back dari persiapan ke pengajuan,” tegas Dadan.
