Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengambil langkah penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola demi mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama strategis dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) sebagai bagian dari persiapan pembentukan pemerintahan daerah khusus (Pemdasus).
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa transisi ke Pemdasus merupakan tahap krusial agar IKN dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat pemerintahan politik. “Sesuai arahan Pak Jimly, kami harus mengetahui persiapan apa saja yang diperlukan agar IKN dapat menjadi pemdasus yang berjalan dengan baik ke depannya,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 8 Oktober 2025.
Penguatan Kapasitas Melalui Kuliah Umum
Kegiatan ini bagian dari rangkaian kuliah umum yang menghadirkan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2003-2008). Kuliah tersebut memberikan wawasan mendalam bagi pegawai Otorita IKN mengenai penyusunan struktur Pemdasus sebagai fondasi Ibu Kota Politik.
Jimly menekankan tiga pilar utama yang wajib diperhatikan dalam mempersiapkan Nusantara sebagai daerah khusus, yaitu constitution rules (aturan konstitusional), constitution institution (kelembagaan konstitusional), dan constitution culture (budaya konstitusional).
Makna IKN sebagai Ibu Kota Politik
Menurut Jimly, IKN sebagai Ibu Kota Politik tidak hanya soal pemindahan pusat pemerintahan. Persiapan sistem administrasi, tata kelola, etika, serta keterlibatan masyarakat lokal dan aspek sosial ekonomi harus dipersiapkan secara menyeluruh. “Pahami IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam makna positif. Ini bukan hanya soal fisik, tapi juga aspek tertib administrasi dan budaya,” jelasnya.
Melalui kolaborasi ini, Otorita IKN berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang kuat secara hukum sekaligus menjadi contoh pembangunan berkelanjutan dan peradaban masa depan bangsa Indonesia.
Pesan Penting dari Jimly Asshiddiqie
Jimly mengingatkan bahwa kehancuran suatu peradaban sering kali terkait dengan kualitas institusi yang rendah. Sebaliknya, kemajuan peradaban lahir dari institusi yang bermutu. “Mari kita tata kelembagaan bersama untuk membangun peradaban baru Indonesia,” ajaknya.
Ia juga menegaskan, setiap individu yang berada di kota Nusantara harus bangga menjadi bagian dari sejarah pembangunan peradaban baru Indonesia yang berkelanjutan dan berwawasan maju.
