Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid. Peristiwa ini terjadi pada Senin, 3 November 2025, dan Puan memberikan tanggapannya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 4 November 2025.
Puan Maharani menekankan pentingnya peristiwa ini sebagai pelajaran berharga bagi seluruh pejabat daerah. Ia berharap agar para pejabat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka, menghindari terulangnya kasus serupa. Tanggapan ini mencerminkan komitmen DPR dalam mengawasi dan mengingatkan pejabat publik akan pentingnya integritas.
Pentingnya Integritas dan Penghormatan Proses Hukum
Pesan untuk Pejabat Daerah
Puan Maharani menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pejabat daerah, dari eksekutif hingga kepala daerah, untuk lebih mawas diri. Ia menekankan bahwa menjaga integritas dan etika jabatan adalah hal krusial, terutama bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan upaya DPR untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun harus lebih bisa mawas diri,” ujar Puan di hadapan awak media.
Penghormatan terhadap Proses Hukum
DPR RI, di bawah kepemimpinan Puan Maharani, menegaskan sikap hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Penegasan ini menunjukkan bahwa DPR mendukung upaya pemberantasan korupsi dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada lembaga yang berwenang. Sikap ini juga menunjukkan komitmen DPR terhadap prinsip supremasi hukum.
“Terkait dengan OTT, ya kita hormati proses hukumnya,” kata Puan.
Kronologi dan Perkembangan Kasus
OTT di Riau
KPK melakukan operasi tangkap tangan di Provinsi Riau pada 3 November 2025. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang, termasuk pejabat penyelenggara negara. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi adanya penangkapan tersebut dan menyatakan bahwa tim penyidik sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan.
Proses Pemeriksaan dan Pengumuman Hasil
Tim penyidik KPK masih terus bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bukti dan informasi. KPK berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai kasus ini setelah pemeriksaan awal selesai. Pengumuman tersebut akan mencakup rincian kasus dan barang bukti yang berhasil diamankan.
“Benar ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Provinsi Riau,” ujar Budi.
“Tim masih di lapangan dan terus berprogres. Nanti akan kami update perkembangannya,” tambah Budi.
Konsekuensi dan Dampak
OTT terhadap Gubernur Riau ini merupakan operasi tangkap tangan keenam yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Lebih lanjut, kasus ini menjadi yang pertama yang menimpa seorang gubernur di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat publik untuk senantiasa menjaga kejujuran dan menghindari penyalahgunaan jabatan.
