Lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sepuluh nomor induk kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial (bansos) teridentifikasi terlibat judi online sepanjang 2024. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan transaksi fantastis senilai Rp957 miliar dari 7,5 juta aktivitas judi online yang dilakukan oleh kelompok penerima bansos ini.
Temuan mengejutkan ini diungkap Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Kongah. PPATK melakukan pencocokan data 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online. Hasilnya? Terdapat 571.410 NIK yang sama, menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara penerima bansos dan aktivitas perjudian daring.
Natsir menambahkan potensi jumlah sebenarnya mungkin lebih besar lagi. “Jika data kami kembangkan, mungkin bisa lebih banyak lagi,” tegasnya pada Senin (7/7/2025). Temuan ini menunjukkan adanya celah dalam penyaluran bansos yang perlu segera diperbaiki.
Kerja sama PPATK dan Kementerian Sosial kini tengah berjalan untuk memastikan penyaluran bansos lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bantuan sosial benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya.
Analisis rekening penerima bansos oleh PPATK akan menjadi acuan penting. Banyak rekening penerima bansos disinyalir *dormant*, hanya menerima transfer tanpa aktivitas transaksi lainnya. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf melaporkan realisasi penyaluran bansos per 1 Juli 2025. Lebih dari Rp20 triliun bansos telah disalurkan kepada belasan juta keluarga penerima manfaat (KPM). Rinciannya: bansos Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp5,8 triliun kepada lebih dari 8 juta KPM (80,49% dari kuota).
Bansos sembako juga telah disalurkan ke lebih dari 15 juta KPM (84,71% dari target) dengan nilai Rp9,2 triliun. Tambahan bansos sebesar Rp200.000 per bulan selama dua bulan untuk 18,3 juta KPM juga telah dicairkan kepada 15 juta KPM, senilai Rp6,19 triliun. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial.
