Roy Suryo, mantan pejabat publik, menghadapi ancaman hukuman penjara 8 hingga 10 tahun terkait kasus pencemaran nama baik. Kasus ini bermula dari unggahannya yang menyoroti isu keaslian ijazah Presiden Joko Widodo dari UGM.
Tuduhan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pasal pencemaran nama baik. Pernyataan Roy Suryo di kanal YouTube Law Cast Push Production pada 21 Mei 2025, semakin memperkeruh situasi. Dalam tayangan tersebut, ia membahas isu ijazah palsu mantan Presiden.
Roy Suryo telah menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya selama enam jam. Ia menegaskan bahwa tindakannya dilandasi oleh kejujuran dan tidak bermotif politik. Meskipun memiliki latar belakang politik selama 15 tahun (2005-2020), ia menyatakan bahwa ia selalu berpegang pada prinsip mengatakan apa adanya.
Ancaman Hukum dan Seruan Restorative Justice
Ancaman hukuman berat yang dihadapi Roy Suryo menimbulkan berbagai reaksi. Partahi Sihombing, SH, praktisi hukum dan host podcast tersebut, mengajak semua pihak untuk bersikap obyektif dan mencari solusi damai.
Sihombing menekankan pentingnya menghindari pendekatan yang hanya berfokus pada menang atau kalah. Ia menyarankan pendekatan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian yang lebih konstruktif. Hal ini diharapkan dapat mencegah timbulnya korban lebih lanjut.
Ia mengusulkan agar Jokowi, Roy Suryo, pihak-pihak terkait, dan bahkan dr. Tifa, duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Proses mediasi tersebut diharapkan dapat mencegah eskalasi konflik dan fokus pada penyelesaian yang adil.
Konteks Isu Ijazah Jokowi dan Perannya dalam Politik
Isu keaslian ijazah Presiden Jokowi telah berulang kali muncul dan menjadi polemik di masyarakat. Meskipun berbagai pihak telah memberikan klarifikasi dan bukti, isu ini terus diangkat oleh sejumlah individu dan kelompok.
Peran media sosial dalam penyebaran informasi, baik yang benar maupun salah, menjadi perhatian penting. Perlu adanya literasi digital yang lebih baik agar masyarakat dapat menyaring informasi dan menghindari penyebaran berita hoaks.
Kasus Roy Suryo ini menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, terutama di ranah publik. Pernyataan yang kontroversial dan berpotensi menimbulkan fitnah dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius.
Kesimpulan dan Harapan ke Depan
Kasus Roy Suryo menyoroti kompleksitas hukum dan etika dalam menyampaikan informasi di era digital. Diperlukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab atas ucapan atau tulisan. Penyelesaian yang adil dan bijaksana diharapkan dapat tercapai, baik melalui jalur hukum maupun jalur damai.
Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, untuk selalu mengedepankan kebenaran, bertanggung jawab atas pernyataan yang disampaikan, dan mencari solusi damai dalam menyelesaikan konflik. Pentingnya literasi digital dan budaya kritis dalam menerima informasi juga perlu terus digalakkan.
Lebih jauh lagi, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai regulasi terkait UU ITE, agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dan menimbulkan ketidakadilan. Harapannya adalah tercapainya keadilan dan pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat.
