Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Upaya ini difokuskan pada tiga pilar utama: transparansi, keamanan pangan, dan akuntabilitas anggaran. BGN menggelar sosialisasi kebijakan di Pangkalpinang, mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kepala SPPG hingga ahli gizi untuk menyelaraskan pelaksanaan program.
Program MBG diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Dengan nilai ekonomi mencapai Rp1,2 triliun per tahun, program ini berpotensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Tiga Pilar Utama Tata Kelola MBG
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan tiga pilar utama dalam tata kelola MBG. Ketiga pilar tersebut dirancang untuk memastikan program berjalan efektif dan efisien.
Kelayakan Infrastruktur Dapur
Pertama, BGN memastikan kelayakan infrastruktur dapur. Tujuannya adalah agar kegiatan produksi makanan berjalan aman dan efisien. Hal ini meliputi pemeriksaan fasilitas dapur, peralatan masak, dan standar kebersihan.
Keamanan Pangan dan Pengawasan
Kedua, BGN memastikan keamanan pangan melalui pengawasan ketat terhadap bahan makanan dan cara pengolahannya. Pengawasan ini dilakukan secara berkala untuk mencegah risiko kesehatan bagi penerima manfaat.
Integritas Keuangan dengan Sistem VA
Ketiga, BGN menjamin integritas keuangan melalui sistem pembayaran Virtual Account (VA). Sistem ini hanya memungkinkan pencairan dana jika Kepala SPPG dan wakil yayasan menyetujui rencana penggunaan dana.
Tigor Pangaribuan juga menjelaskan mengenai sistem VA,
“Sistem VA ini tidak hanya menekan potensi korupsi, tetapi juga memperkuat disiplin administrasi di tingkat pelaksana,”
Uang dikeluarkan berdasarkan kebutuhan riil dan disesuaikan dengan rencana operasional yang telah disetujui kedua pihak.
Tantangan dan Solusi
Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan MBG. BGN telah mengidentifikasi beberapa solusi untuk mengatasi kendala tersebut.
Keterbatasan Jangkauan Distribusi
Salah satu tantangan adalah jarak antar dapur yang berdekatan dan keterbatasan jangkauan distribusi makanan. Untuk mengatasi hal ini, BGN menetapkan radius maksimal 6 kilometer agar makanan tetap segar dan aman dikonsumsi.
Kemandirian Pangan Lokal
Kelangkaan bahan pangan lokal juga menjadi perhatian serius karena sebagian besar pasokan Babel masih bergantung pada daerah lain. BGN bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendorong kemandirian pangan. Tujuannya adalah agar petani, peternak, dan nelayan dapat memasok kebutuhan bahan pangan MBG secara langsung.
Peran SPPG dan Harapan BGN
Saat ini, terdapat lebih dari 120 SPPG di Bangka Belitung. Dari jumlah tersebut, 36 lokasi sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap evaluasi dan percepatan pelaksanaan.
BGN berharap semua mitra pelaksana dapat memahami dan menjalankan petunjuk teknis secara konsisten. Sosialisasi kebijakan dan pelatihan yang telah dilakukan selama tiga hari di Pangkalpinang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memastikan program berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Tigor menegaskan,
“Tata kelola yang kuat dan akuntabel akan menjadi kunci keberhasilan program MBG dalam jangka panjang.”
