Rahasia kekuasaan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun kini menjadi sorotan. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan pelajaran historis yang krusial bagi stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kemendagri, Menkeu Purbaya mengungkap kunci utama di balik kokohnya pemerintahan Presiden Soeharto: kemampuan menjaga inflasi.
Peringatan ini disampaikan kepada para pemimpin daerah yang hadir, menggarisbawahi pentingnya stabilitas harga dalam menjaga dukungan masyarakat dan kelangsungan pemerintahan. Dalam konteks saat ini, pesan Menkeu Purbaya relevan untuk dipahami oleh para pengambil kebijakan di daerah dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
Kunci Kekuasaan: Stabilitas Harga dan Inflasi
Peran Penting Harga Beras
Menkeu Purbaya secara khusus menyoroti peran sentral stabilitas harga, terutama harga beras, sebagai faktor penentu utama dalam menjaga kekuasaan. Hal ini mencerminkan betapa sensitifnya masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, terutama beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia.
Menurut Menkeu Purbaya, stabilitas harga beras akan memberikan dampak yang signifikan terhadap harga komoditas lainnya.
Inflasi sebagai Alat Politik
Menkeu Purbaya secara gamblang menyebutkan bahwa perut adalah “alat politik utama di Indonesia.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok sangat krusial dalam memenangkan hati rakyat dan menjaga stabilitas politik.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah mengenai konsekuensi jika gagal mengendalikan harga di daerahnya.
“Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti kalau ada Pemilu nggak kepilih lagi. Kalau Bapak, Ibu bisa ngendaliin harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain.”
Sinergi TPID dan TPIP: Menjaga Stabilitas
Purbaya menjelaskan bahwa pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) bertujuan untuk memastikan inflasi tetap rendah. Hal ini akan berdampak langsung pada kebijakan Bank Indonesia (BI).
Dampak Inflasi Rendah pada Bunga Acuan
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa inflasi yang terkendali akan memaksa bank sentral untuk menurunkan suku bunga acuan.
“Kalau inflasi terus 2,5 persen, BI harus dipaksa turunkan bunga acuan ke 3,5 persen dan bunga pinjaman turun ke 7 persen. Kalau itu terjadi, maka ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi atau paling nggak bisa bersaing dengan negara lain,” jelas mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu.
Menjaga Daya Beli dan Stabilitas
Menkeu Purbaya menutup dengan menegaskan bahwa tugas Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini tidak hanya menahan inflasi tetap rendah, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan pasokan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial-politik.
