Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, mengusulkan relaksasi ekstra untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Langkah ini krusial mengingat peran vital UMKM dalam perekonomian nasional, terutama di tengah ancaman resesi global dan dampak pandemi.
UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, akses permodalan masih menjadi kendala utama. Rofik menekankan pentingnya perhatian parlemen terhadap permasalahan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Tantangan Akses KUR bagi UMKM
Meskipun pemerintah telah memberikan subsidi bunga dan penjaminan KUR, kenyataannya akses KUR belum merata. Banyak UMKM yang belum familiar dengan prosedur administrasi, kesulitan mendapatkan agunan, atau bahkan tidak menyadari hak mereka atas fasilitas ini.
Hambatan lainnya meliputi birokrasi yang rumit, persyaratan yang ketat, dan kurangnya edukasi mengenai program KUR kepada pelaku UMKM di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan akses pembiayaan yang signifikan antara UMKM di perkotaan dan pedesaan.
Solusi Relaksasi Ekstra KUR
Rofik mendorong relaksasi ekstra KUR yang mencakup lebih dari sekadar pelonggaran syarat administratif dan jaminan. Ia mengusulkan penyesuaian suku bunga yang lebih rendah, tenor yang lebih fleksibel, serta pendampingan teknis yang intensif dan langsung menyentuh pelaku UMKM.
Pendampingan ini harus mencakup pelatihan manajemen usaha, konsultasi bisnis, dan bantuan akses pasar. Pemerintah dan perbankan perlu proaktif menjangkau UMKM, bukan hanya menunggu mereka mengajukan permohonan.
Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi
Edukasi dan sosialisasi program KUR menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah perlu meningkatkan literasi keuangan UMKM melalui berbagai kanal, termasuk pelatihan langsung di desa dan penggunaan teknologi informasi.
Kampanye publik yang efektif dan mudah dipahami juga dibutuhkan untuk menjangkau UMKM di seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan kaum muda.
Peran Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait
Sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga penjamin, dan lembaga keuangan sangat penting. Kolaborasi ini akan memastikan penyaluran KUR yang tepat sasaran dan merata.
Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam identifikasi UMKM yang berpotensi, fasilitasi akses informasi, dan monitoring penyaluran KUR di wilayahnya. Lembaga penjamin juga perlu menyederhanakan proses penjaminan untuk mempercepat akses KUR.
Strategi Nasional Menghadapi Perlambatan Ekonomi
Memperkuat struktur dan akses pembiayaan UMKM merupakan bagian vital dari strategi nasional menghadapi potensi perlambatan ekonomi global. Negara dengan UMKM yang kuat terbukti lebih tangguh menghadapi krisis.
UMKM tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi riil dan penopang daya beli masyarakat. Peningkatan akses KUR merupakan investasi jangka panjang untuk membangun ketahanan ekonomi Indonesia.
Pemerataan akses KUR menjadi kunci pembangunan ekonomi dari bawah ke atas. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi antar stakeholder, UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional.
Selain itu, perlu dikaji ulang sistem penilaian kredit UMKM agar lebih inklusif dan mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif selain aspek kuantitatif. Hal ini penting agar UMKM yang belum memiliki riwayat kredit yang baik tetap bisa mendapatkan akses pembiayaan.
