Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H. Ganinduto, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap reklamasi tambang oleh BUMN. Ia menegaskan bahwa reklamasi tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar tambang. Dalam wawancara bersama tim Jaringan Promedia, politisi Golkar ini juga menyoroti inefisiensi BUMN, serbuan impor murah, dan arah baru investasi melalui Danantara. Firnando mengingatkan, tanpa penguatan industrialisasi nasional dan pengawasan yang efektif, Indonesia berisiko menjadi pasar besar tanpa kedaulatan ekonomi.
Wawancara ini mengungkap berbagai isu krusial terkait pengelolaan sumber daya negara, efisiensi BUMN, hingga tantangan dalam menghadapi persaingan global. Firnando memberikan pandangannya yang lugas mengenai berbagai permasalahan tersebut, serta solusi yang dianggapnya perlu untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.
Reklamasi Tambang dan Tanggung Jawab BUMN
Reklamasi Bukan Sekadar Laporan Administratif
Firnando menekankan bahwa reklamasi tambang oleh BUMN harus lebih dari sekadar memenuhi kewajiban administratif. Ia menggarisbawahi pentingnya reklamasi yang konkret dan berkelanjutan. Komisi VI, menurutnya, telah menjadwalkan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan reklamasi berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar tambang.
Keberhasilan reklamasi, menurut Firnando, akan menjadi tolok ukur kredibilitas BUMN tambang dalam mengelola sumber daya negara. Ia yakin, jika reklamasi dilakukan dengan sungguh-sungguh, kepercayaan publik terhadap korporasi negara juga akan meningkat.
Transparansi Pelaporan Reklamasi yang Masih Perlu Ditingkatkan
Firnando mengakui bahwa transparansi pelaporan reklamasi oleh BUMN masih perlu ditingkatkan. Ia menilai, masih banyak BUMN yang hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Ia menginginkan adanya verifikasi langsung dan keterlibatan masyarakat dalam proses reklamasi.
Firnando menegaskan bahwa reklamasi bukan hanya formalitas, melainkan bukti konkret bahwa BUMN mampu menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Inefisiensi BUMN dan Tantangan Industri Nasional
Krakatau Steel: Contoh Proyek Gagal yang Mahal
Firnando menyoroti inefisiensi yang terjadi di tubuh BUMN, dengan Krakatau Steel sebagai contoh nyata. Ia menyebutkan proyek blast furnace senilai Rp30 triliun yang salah desain, tidak berfungsi, dan kini menimbulkan utang besar.
Ia mendorong agar setiap BUMN memiliki studi kelayakan dan audit proyek yang transparan. Tujuannya, agar BUMN menjadi “kurus tapi kuat”, bukan “gemuk tapi lamban”. Firnando menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap proyek strategis.
Danantara: Harapan dan Catatan
Firnando menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Danantara, badan investasi BUMN yang baru. Namun, ia memberikan catatan penting. Danantara diharapkan dapat memperkuat investasi negara, dengan catatan tidak menjadi birokrasi baru atau “kantong politik”.
Menurutnya, Danantara harus profesional dan transparan. DPR akan mengawasi arah investasinya agar sejalan dengan kepentingan nasional.
Serbuan Impor Murah: Ancaman bagi Industri Nasional
Firnando juga menyoroti dampak serius dari serbuan impor murah, terutama dari Tiongkok dan Thailand. Ia menyebutkan bahwa industri baja, semen, dan tekstil terkena dampaknya. Harga produk impor yang jauh lebih rendah dari biaya produksi dalam negeri dapat mematikan industri lokal.
Ia meminta aturan yang lebih tegas terkait impor, dengan memprioritaskan penyerapan produksi lokal. Firnando menekankan pentingnya proteksi terhadap sektor-sektor strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi.
Firnando mengatakan:
“Saya meminta aturan dibuat lebih tegas. Impor hanya boleh masuk kalau produksi lokal sudah terserap. Negara-negara maju menjaga industrinya, kenapa kita justru membiarkan industri kita lemah?”
Proteksi Pintar: Kunci Kedaulatan Ekonomi
Firnando menegaskan bahwa ia bukan anti-pasar bebas, melainkan percaya pada proteksi pintar. Ia meyakini negara harus melindungi sektor-sektor strategis. Ia mengingatkan, jika industri dasar mati, kedaulatan ekonomi juga akan hilang.
Ia mencontohkan negara-negara maju yang memiliki industri baja, semen, dan manufaktur yang kuat. Menurutnya, tanpa industri tersebut, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara lain.
Efektivitas Satgas Impor Ilegal yang Perlu Ditingkatkan
Firnando menilai efektivitas Satgas lintas lembaga untuk memberantas impor ilegal masih jauh dari cukup. Ia mengakui bahwa praktik penyelundupan masih terus terjadi, meskipun Satgas telah dibentuk.
Ia mendorong pengawasan yang lebih ketat, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Firnando juga meminta Satgas bekerja di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian dan Presiden, mengingat pentingnya isu ini bagi kedaulatan ekonomi.
Arah Ekonomi Pemerintahan Prabowo dan Harapan Firnando
Firnando menyatakan optimismenya terhadap arah ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo ke depan. Ia meyakini bahwa Presiden Prabowo memiliki kemauan besar untuk memperkuat industri dan kemandirian ekonomi.
Ia berharap kebijakan ekonomi ke depan akan berpihak pada produksi nasional dan memperkuat industri strategis.
Visi Firnando sebagai Anggota DPR
Sebagai penutup, Firnando mengungkapkan harapannya untuk dikenang sebagai legislator yang bermanfaat, yang berjuang agar BUMN kembali ke jati dirinya sebagai agen pembangunan bangsa.
Ia menegaskan bahwa BUMN bukan hanya korporasi pencetak laba, melainkan pilar kedaulatan ekonomi. Ia percaya bahwa jika BUMN, industri, dan rakyat dapat berjalan seimbang, di situlah Indonesia akan benar-benar berdaulat.
