Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, tengah menjadi perbincangan hangat. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa usulan tersebut harus melalui proses kajian yang cermat oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. “Setiap usulan gelar itu ada dewan kehormatan atau dewan yang mengkaji siapa saja yang bisa menerima atau tidak menerima,” tegas Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa lalu.
Puan, cucu dari Proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno, menekankan pentingnya menyerahkan proses penilaian sepenuhnya kepada Dewan Gelar. Ia berharap proses kajian dilakukan secara objektif dan transparan, untuk memastikan keputusan yang adil dan berdasar fakta. “Jadi biar dewan-dewan itu yang kemudian mengkaji apakah usulan-usulan itu memang sudah sebaiknya dilakukan, diterima atau tidak,” ujarnya.
Namun, usulan ini menuai penolakan dari berbagai pihak. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Reformasi 1998 secara tegas menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Dalam diskusi bertajuk ‘Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?’ di Jakarta, Sabtu (24/5), mereka menyatakan bahwa pemberian gelar tersebut bertentangan dengan semangat reformasi.
Para aktivis 98 berpendapat bahwa rekam jejak Soeharto, termasuk pelanggaran HAM berat dan tindakan represif terhadap gerakan rakyat selama Orde Baru, menjadikannya tidak layak menerima gelar pahlawan nasional. Mereka mengingatkan kembali tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, serta peristiwa-peristiwa kelam lainnya yang terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.
Perdebatan Seputar Gelar Pahlawan Nasional
Debat seputar pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menyoroti kompleksitas sejarah Indonesia. Di satu sisi, ada yang mengakui kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur negara. Namun, di sisi lain, pelanggaran HAM yang terjadi di masa Orde Baru menjadi catatan yang tak bisa diabaikan.
Perlu dipahami bahwa pemberian gelar pahlawan nasional bukan semata-mata pengakuan atas prestasi, tetapi juga penilaian menyeluruh terhadap dampak kepemimpinan seseorang terhadap bangsa dan negara. Nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia seharusnya menjadi pertimbangan utama.
Kriteria Penilaian Dewan Gelar
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memiliki kriteria yang ketat dalam menilai calon penerima gelar pahlawan nasional. Kriteria tersebut mencakup kontribusi terhadap negara, kepribadian, dan rekam jejak moral. Proses ini melibatkan studi mendalam dan kajian sejarah yang komprehensif.
Transparansi dalam proses penilaian sangatlah penting agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh publik dan tidak menimbulkan kontroversi. Keterbukaan informasi dan partisipasi publik dapat memperkuat legitimasi Dewan Gelar dalam mengambil keputusan.
Dampak Politik dari Usulan Ini
Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto juga memiliki implikasi politik yang signifikan. Hal ini dapat memicu perdebatan dan polarisasi di masyarakat, khususnya antara mereka yang pro dan kontra terhadap rezim Orde Baru. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam menangani usulan ini.
Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan transparan, dengan mempertimbangkan seluruh aspek sejarah dan dampaknya bagi masyarakat Indonesia.
Kesimpulannya, perdebatan seputar pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menyoroti pentingnya proses kajian yang objektif dan transparan, serta perlunya mempertimbangkan seluruh aspek sejarah dan dampak kepemimpinan seseorang terhadap bangsa dan negara. Kehati-hatian dan kebijaksanaan sangat diperlukan dalam mengambil keputusan yang menyangkut hal yang sensitif ini.
