Wapres Gibran Tolak Gerbong Rokok: Prioritaskan Fasilitas Ramah Keluarga!
Usulan kembalinya gerbong khusus perokok di kereta api menuai penolakan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia lebih memprioritaskan peningkatan fasilitas bagi ibu, anak, lansia, dan penyandang disabilitas di transportasi umum. Kebijakan publik, tegas Gibran, harus berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat.
Gibran menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk fasilitas yang lebih inklusif. Menurutnya, ruang laktasi yang memadai dan toilet yang lebih luas dan ramah pengguna kursi roda jauh lebih krusial. Hal ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (24/8/2025).
“Jika ada ruang fiskal, lebih baik diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan kaum difabel,” tulis Gibran.
Ia juga menyoroti pentingnya selarasnya kebijakan transportasi dengan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Aturan larangan merokok di moda transportasi, menurutnya, sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
“Perlu diingat, aturan larangan merokok di moda transportasi sudah jelas, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Kebijakan di sektor transportasi juga harus selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan,” tegas Gibran.
Meskipun menolak usulan tersebut, Gibran tetap menghargai masukan dari anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, yang mengusulkan gerbong khusus perokok. Ia menilai usulan itu dapat menjadi bahan pertimbangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam meningkatkan layanan.
Sebelumnya, Nasim Khan dari Fraksi PKB mengusulkan agar KAI menyediakan kembali gerbong khusus merokok, bahkan menyarankan agar difungsikan seperti kafe di kereta jarak jauh. Usulan ini disampaikan dalam rapat dengan direksi PT KAI pada Rabu (20/8/2025).
Gibran memandang perlunya ruang laktasi dan toilet yang lebih nyaman untuk ibu mengganti popok bayi. Sebagai Wakil Presiden, ia ingin memastikan program prioritas berjalan, terutama di sektor kesehatan yang berkaitan dengan transportasi publik. Peningkatan fasilitas bagi kelompok rentan menjadi fokus utamanya.
Lebih lanjut, Gibran menyatakan bahwa program prioritas tetap harus berjalan, terutama di sektor kesehatan yang berkaitan erat dengan pelayanan transportasi publik. Ia pun berharap PT KAI dapat mempertimbangkan usulan DPR tersebut untuk meningkatkan layanan bagi penumpang.
