Kenaikan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia menjadi 32 persen telah memicu perdebatan di dalam negeri. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menjelaskan bahwa kebijakan ini bukanlah refleksi dari hubungan bilateral yang buruk, melainkan bagian dari gelombang proteksionisme global di era pemerintahan Presiden Donald Trump.
Beberapa pihak mengkritik strategi diplomasi pemerintah yang dianggap gagal menghadapi kebijakan ini. Namun, Eddy Soeparno memberikan pembelaan terhadap strategi Presiden Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah berhasil memprediksi arah kebijakan tarif AS tersebut.
“Karena itu, strategi Presiden Prabowo menjadi relevan, yakni dengan menghindari eskalasi, menjaga hubungan diplomatik, dan di sisi lainnya fokus pada penguatan struktur ekonomi dalam negeri,” ujar Eddy di Jakarta, Kamis.
Eddy menilai langkah Presiden Prabowo untuk tidak membalas dengan tarif retaliasi merupakan langkah tepat. Balas dendam tarif justru akan memperburuk situasi dan memicu konflik dagang yang kontraproduktif bagi perekonomian Indonesia.
Strategi diplomasi Presiden Prabowo, menurut Eddy, berfokus pada multilateralisme. Upaya ini meliputi penggalangan dukungan dari negara-negara berkembang, penguatan posisi Indonesia di WTO (World Trade Organization), dan pengembangan solidaritas dengan negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) untuk mewujudkan kebijakan ekonomi global yang lebih adil dan berimbang.
Strategi Penguatan Ekonomi Dalam Negeri
Selain diplomasi internasional, Presiden Prabowo juga fokus pada penguatan ekonomi domestik. Hal ini dilakukan melalui paket kebijakan deregulasi, dimulai dengan revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 untuk membuat pengaturan impor lebih fleksibel dan mengurangi beban bagi pelaku usaha.
Dalam sarasehan ekonomi bersama pelaku usaha pada bulan April lalu, Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian untuk melakukan deregulasi di sektor riil. Tujuannya adalah untuk menghapus hambatan administratif guna menciptakan ekosistem usaha yang kompetitif dan efisien.
Presiden Prabowo juga mendorong diversifikasi pasar ekspor dan percepatan transformasi industri dalam negeri. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar-pasar tertentu, khususnya AS, dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Keuntungan Bergabung dengan BRICS
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS bukan hanya langkah diplomatis semata, tetapi juga upaya strategis untuk memperluas akses pasar ekspor ke negara-negara emerging market yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat.
Eddy Soeparno mencatat peningkatan signifikan proporsi ekonomi negara-negara BRICS dari 17 persen pada tahun 1995 menjadi lebih dari 30 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang besar bagi produk-produk Indonesia.
Sebagai bukti nyata keberhasilan diplomasi ekonomi, Indonesia dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil membuka akses pasar baru ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada satu kekuatan ekonomi saja.
Prospek Negosiasi dengan AS
Meskipun menghadapi kenaikan tarif impor dari AS, Eddy Soeparno optimistis bahwa masih ada peluang untuk memperkuat negosiasi dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia masih berupaya memanfaatkan kesempatan yang ada hingga 1 Agustus mendatang untuk melakukan pendekatan dan mencari solusi terbaik.
“Sebagai pimpinan MPR, kami mendukung langkah diplomasi Presiden Prabowo yang saat ini masih terus berupaya memanfaatkan window of opportunity melakukan pendekatan dengan pihak AS sampai dengan 1 Agustus nanti,” tegas Eddy.
Kesimpulannya, strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi kenaikan tarif impor AS merupakan kombinasi dari diplomasi internasional dan penguatan ekonomi dalam negeri. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan kerjasama dengan negara-negara BRICS menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
