Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pengusaha beras, Billy Haryanto, yang juga dikenal sebagai Billy Beras, untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, 29 September 2025.
Pemanggilan Billy Haryanto ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak swasta dalam proyek strategis tersebut. Billy sendiri diketahui memiliki latar belakang sebagai pengusaha beras asal Sragen, Jawa Tengah, serta pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta. Ia juga disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Nama Billy Haryanto mencuat dalam persidangan kasus suap di DJKA yang melibatkan Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto. Dalam dakwaan, Billy diduga menerima aliran dana sebesar Rp3,2 miliar. Dana tersebut terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta api Solo Balapan-Kalioso (JGSS 4).
Tidak hanya di Solo, Billy juga disebut menerima dana untuk proyek lain. Ia diduga menerima Rp2,2 miliar untuk proyek di Balai Teknik Jawa Timur dan Rp1,6 miliar untuk pekerjaan jalur kereta api Bogor-Sukabumi. Jika ditotal, dugaan penerimaan dana yang diterima Billy mencapai Rp7 miliar.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah. Sejak saat itu, KPK telah menetapkan 15 tersangka, yang melibatkan pejabat dari Kementerian Perhubungan dan pihak swasta.
KPK juga membuka kemungkinan pengembangan kasus terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Nama Budi Karya Sumadi disebut dalam persidangan karena diduga menitipkan sejumlah kontraktor, termasuk Billy Haryanto, untuk mengerjakan proyek di DJKA.
Eks pejabat Kemenhub, Harno Trimadi, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang mengungkapkan bahwa Billy Haryanto adalah salah satu nama yang disebut dalam arahan langsung dari Menteri Perhubungan terkait pelaksana proyek.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami seluruh fakta persidangan dan hasil pemeriksaan saksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak yang disebut, termasuk kemungkinan pemanggilan ulang terhadap pejabat tinggi.
Budi Prasetyo menjelaskan tujuan pemeriksaan Billy Haryanto.
“Pemeriksaan terhadap BH dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Timur,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan resmi.
KPK menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pihaknya tidak akan terpengaruh oleh status sosial atau hubungan keluarga dari pihak yang diperiksa.
Hingga saat ini, Billy Haryanto belum memberikan pernyataan resmi kepada publik terkait dengan pemeriksaan dirinya oleh KPK. KPK juga belum membeberkan secara rinci materi pemeriksaan yang dilakukan.
Kasus di DJKA menjadi perhatian utama KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor infrastruktur transportasi. Hal ini mengingat besarnya anggaran yang terlibat dan dampak signifikan proyek-proyek tersebut bagi masyarakat.
KPK mengajak masyarakat untuk terus mengawasi jalannya proses hukum. Masyarakat juga diimbau untuk melaporkan jika menemukan indikasi korupsi di sektor transportasi dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
