Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk meningkatkan kapasitas fiskal guna mencapai kemandirian dan keunggulan. Hal ini disampaikan Tito dalam Kuliah Umum Civitas Academica dan Praja IPDN Pusat dan Regional di Balairung Rudini IPDN, Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis.
Tito menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan IPDN pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Saya harapkan betul-betul IPDN ini punya kemampuan fiskal yang tidak hanya tergantung dari APBN. Kalau enggak ya, nanti APBN penerimaannya kurang, dikurangi lagi nanti (anggaran IPDN),” tegasnya. Kemandirian fiskal ini krusial untuk menjamin keberlangsungan operasional dan pengembangan IPDN.
Diversifikasi sumber pendanaan menjadi kunci utama. IPDN perlu mengeksplorasi berbagai potensi pendapatan, seperti pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan memanfaatkan skema badan layanan umum (BLU). Langkah-langkah ini akan mendorong inovasi program dan peningkatan kualitas fasilitas.
Peningkatan Sarana dan Prasarana IPDN
Tito menyoroti perlunya peningkatan sarana dan prasarana IPDN, khususnya asrama yang dinilai belum ideal. Sebagai lembaga pendidikan yang mencetak pemimpin masa depan, IPDN harus memiliki infrastruktur yang memadai dan mencerminkan kewibawaan lembaga tersebut. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan meningkatkan daya tarik IPDN bagi calon mahasiswa.
Selain itu, perlu adanya perencanaan dan pengelolaan aset IPDN yang lebih optimal. Pemanfaatan aset yang efektif dan efisien dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi IPDN. Ini sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang sedang digalakkan.
Kerja Sama dan Kemitraan Strategis
Mendagri juga mendorong IPDN untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Program pelatihan dan sertifikasi yang difasilitasi IPDN dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan. “Pak Rektor, Pak Halilul seide dengan saya, yaitu untuk mendapatkan pendapatan melalui PNBP atau BLU. Badan Layanan Umum, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dengan kemampuan (yang dimiliki), memanfaatkan kemampuan spesifik IPDN,” tambah Mendagri.
Kerja sama dengan mitra strategis, baik dari sektor swasta maupun internasional, juga perlu ditingkatkan. Kolaborasi dalam riset terapan dan pelatihan dapat menghasilkan sumber pendapatan baru dan memperluas jejaring IPDN. Dukungan melalui corporate social responsibility (CSR) juga dapat menjadi sumber pendanaan tambahan.
Penguatan Kurikulum dan SDM
Di sisi akademik, IPDN terus berupaya memperkuat kurikulum dan meningkatkan kualitas dosen. Para dosen harus memenuhi standar pedagogik, kompetensi, dan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja pemerintahan. Kurikulum yang relevan dan dosen yang berkualitas akan menghasilkan lulusan IPDN yang siap menghadapi tantangan di era modern.
Dengan dukungan pemerintah dan upaya perbaikan internal yang berkelanjutan, IPDN diharapkan dapat menjadi lembaga pendidikan tinggi unggulan, baik di tingkat nasional maupun internasional. “Saya ingin melihat IPDN ini menjadi lebih maju, tidak hanya (biasa), jangan sampai tenggelam. Harus menjadi salah satu sekolah pendidikan tinggi unggulan. Unggulan dikenal publik,” kata Tito.
Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, IPDN perlu berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas pendidikan di IPDN akan berkontribusi signifikan dalam mencetak pemimpin-pemimpin yang kompeten dan siap membangun negeri.
“Kalau ada ide-ide untuk menambah [kapasitas fiskal], menutupi kekurangan, keterbatasan anggaran dari CSR, boleh saja,” tutup Tito, menunjukkan dukungannya terhadap inisiatif kreatif IPDN dalam meningkatkan kapasitas fiskalnya.
