Rencana ambisius untuk membangun “family office” yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, kini menghadapi tantangan besar. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa proyek tersebut tidak akan mendapatkan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan ini secara langsung mengakhiri harapan akan dukungan finansial pemerintah untuk proyek yang diharapkan mampu menjadi magnet investasi baru di Indonesia.
Penolakan ini menandai perubahan signifikan dalam arah kebijakan ekonomi. Proyek family office, yang digadang-gadang Luhut sejak era Presiden Joko Widodo, kini harus mencari sumber pendanaan alternatif. Keputusan Menkeu Purbaya menggarisbawahi fokus pemerintah pada prioritas belanja nasional yang dianggap lebih mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Penolakan Anggaran: Prioritas Menkeu
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak penggunaan APBN untuk membiayai proyek family office. Ia menilai bahwa pendanaan untuk proyek ini tidak sesuai dengan prioritas belanja negara saat ini.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, pada Senin, 13 Oktober 2025.
Purbaya menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta bebas dari potensi kebocoran.
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” tegasnya.
Proyek Family Office: Gagasan dan Tujuan
Gagasan di Era Jokowi
Gagasan family office pertama kali muncul pada Mei 2024, ketika Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Proyek ini dirancang untuk menjadi wadah pengelolaan kekayaan bagi konglomerat domestik dan internasional.
Luhut mencontohkan kesuksesan negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi yang telah memiliki ribuan family office. Ia berharap skema ini dapat menarik investasi hingga $500 miliar AS (sekitar Rp8.151 triliun) dalam beberapa tahun.
Luhut Tetap Berupaya di Era Prabowo
Meskipun terjadi perubahan pemerintahan, Luhut, yang kini menjabat Ketua DEN, tetap berupaya merealisasikan proyek ini. Pada 28 Juli 2025, Luhut berharap Presiden Prabowo Subianto segera memberikan keputusan final agar proyek dapat segera dieksekusi.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” ujarnya.
Inspirasi dari Abu Dhabi dan Singapura
Family office dikenal identik dengan negara-negara yang menawarkan sistem pajak yang relatif longgar. Abu Dhabi dan Singapura adalah contoh sukses yang berhasil menarik modal besar berkat regulasi keuangan yang stabil.
Namun, dengan penolakan pendanaan APBN oleh Menkeu Purbaya, proyek family office kini harus bergantung sepenuhnya pada inisiatif DEN dan dukungan dari investor swasta.
