Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah menjadi sorotan utama, terutama setelah alokasi anggaran mencapai angka fantastis, yaitu Rp99 triliun. Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap, dengan Rp71 triliun pada tahun 2025 dan tambahan Rp28 triliun.
Namun, besarnya anggaran ini tak lantas mulus. Pelaksanaan program MBG menuai kritik, terutama terkait isu dapur fiktif yang mencuat dari laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan.
Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Kemenkeu telah menerjunkan aparatnya ke berbagai daerah. Menkeu Purbaya menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan. Ia tidak hanya mengandalkan laporan dari kantor pusat, melainkan juga menugaskan pegawai Kemenkeu untuk melakukan monitoring di 20 titik acak.
“Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ujar Menkeu Purbaya.
Tujuannya bukan hanya mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan program MBG memberikan dampak positif dan menjaga akuntabilitas.
Menkeu Purbaya juga menyoroti potensi multiplier effect program MBG terhadap perekonomian nasional. Serapan anggaran yang lebih tinggi dari perkiraan menjadi indikasi positif. Ia menegaskan bahwa penambahan dana tidak menjadi masalah selama program terbukti efektif. Keputusan final mengenai anggaran akan diambil setelah evaluasi pada Oktober mendatang.
Mengenai serapan anggaran, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa rencana penambahan anggaran Rp50 triliun pada tahun 2025 kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan.
“Tadi kami hitung-hitung lagi yang Rp50 triliun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang kita serap adalah tambahan Rp28 triliun. Jadi Rp71 triliun plus Rp28 triliun tahun ini,” jelas Dadan.
Hingga September 2025, serapan anggaran telah mencapai Rp19,3 triliun, melebihi target bulanan.
Dadan Hindayana menyampaikan target ambisius untuk tahun 2026. Dengan alokasi anggaran Rp335 triliun, ia optimis program MBG dapat berjalan lebih cepat. Targetnya adalah mencapai serapan Rp1,2 triliun per hari sejak awal tahun.
“Targetnya kita kejar tahun ini. Kalau Rp82,9 juta penerima manfaat bisa kita selesaikan tahun ini dengan 25.400 SPPG aglomerasi dan 6.000 SPPG terpencil,” kata Dadan.
Menjawab isu dapur fiktif yang menjadi sorotan publik, Dadan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pembersihan data melalui mekanisme rollback pada portal Mitra.
“Begitu kita tutup ya portal Mitra, kemudian kita sisir seluruh yang dalam proses persiapan ini yang sudah lebih dari 50 hari tidak aktif, ternyata ada 6.018 yang kena rollback,” ungkapnya.
Dari jumlah tersebut, 2.123 SPPG berhasil menunjukkan keseriusan sehingga statusnya dipulihkan. Meskipun demikian, target nasional tetap dipatok, yakni 25.421 dapur hingga akhir 2025.
