Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) berkolaborasi dengan DPP Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) menyelenggarakan acara “Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” di Jakarta pada Rabu, 28 Mei. Acara ini bertujuan untuk membuka dialog langsung antara pemerintah dan masyarakat.
Forum ini akan menghadirkan sejumlah menteri dan wakil menteri, serta penerima manfaat program pemerintah dari berbagai kalangan. Peserta meliputi petani, buruh, siswa, penyandang disabilitas, dan lansia. Mereka akan berbagi pengalaman dan masukan langsung kepada pejabat pemerintah.
Ketua DPP Gempita, Alfonso FP, menyatakan pentingnya mendengarkan suara masyarakat. “Melalui acara ini, para pejabat negara akan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan testimoni, kritik, dan gagasan mereka. Dan itu akan ditanggapi langsung oleh pejabat negara terkait,” kata Alfonso dalam rilis pers.
Alfonso menekankan bahwa pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitas program pemerintah dalam menjangkau masyarakat perlu dievaluasi. “Tapi, seberapa jauh program pemerintah mampu menyentuh hajat hidup orang banyak? Apakah bantuan sosial dan program pemberdayaan sudah tepat sasaran? Saatnya masyarakat bicara dan negara harus mendengar,” ujarnya.
Evaluasi Program Pemerintah dan Umpan Balik Masyarakat
Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi PCO, Isra Ramli, mengatakan pentingnya umpan balik konstruktif dari masyarakat. Hal ini akan membantu pemerintah meningkatkan program-programnya agar lebih efektif dan bermanfaat. “Melalui berbagai bantuan pemerintah, termasuk di bidang pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan masyarakat akan membaik. Kemiskinan bisa kita tekan, bahkan hilang,” kata Isra.
Isra menjelaskan bahwa program pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan, tetapi juga pemberdayaan. Sebagai contoh, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui gizi anak sekolah. Program ini juga menciptakan lapangan kerja di dapur-dapur penyedia makanan.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga. Tujuannya adalah untuk memberdayakan keluarga agar lebih mandiri dan keluar dari kemiskinan.
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Dalam enam bulan pertama pemerintahan, sejumlah kebijakan baru telah dikeluarkan, semuanya berkaitan langsung dengan hajat hidup rakyat. PCO menganggap penting untuk mendengar respons masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.
Umpan balik yang diterima dari masyarakat melalui PCO akan menjadi bahan evaluasi bagi kementerian terkait. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan mendengarkan suara rakyat, pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki dan menyempurnakan program-programnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Acara “Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” merupakan langkah positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Dengan adanya dialog terbuka dan umpan balik yang konstruktif, diharapkan program pemerintah akan semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
