Pengusiran wartawan dari Gedung Graha Pers milik Pemkab Indramayu, Jawa Barat, baru-baru ini menimbulkan kontroversi dan kecaman luas. Pemkab Indramayu mengeluarkan surat resmi pengosongan gedung yang telah ditempati awak media selama 40 tahun.
Langkah Pemkab Indramayu ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai upaya membungkam kebebasan pers dan mencederai kemitraan antara pemerintah dan media.
Kecaman PWI Jawa Barat atas Pengusiran Wartawan
Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, menyatakan kekecewaannya yang mendalam atas insiden ini. Ia menegaskan bahwa ini bukan hanya masalah gedung, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah memandang peran pers.
“Ini bukan sekadar soal gedung, ini soal bagaimana pemerintah memperlakukan pers. Kalau wartawan diusir seperti ini, bisa diartikan sebagai upaya membungkam kemerdekaan pers,” ujar Hilman Hidayat dalam siaran pers, Jumat 18 Juli 2025.
Hilman juga menyoroti kurangnya komunikasi dan dialog antara Pemkab Indramayu dengan wartawan sebelum pengusiran dilakukan. Ia mempertanyakan alasan di balik pengusiran dan tujuan penggunaan gedung tersebut ke depannya.
“Saya dengar tidak ada sosialisasi ataupun dialog sebelumnya dengan teman-teman yang berkantor disana. Untuk apa dan mau dijadikan apa gedung itu. Sehingga jelas, untuk apa dan urgensinya apa. Tapi ini tidak dilakukan. Sehingga terkesan arogan dan terkesan syarat kepentingan.,” lanjut Hilman.
Hilman menambahkan bahwa wartawan selama ini berperan sebagai mitra strategis pemerintah, menyampaikan informasi pembangunan, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memberikan kritik yang membangun. Pengusiran ini dianggap sebagai preseden buruk bagi kebebasan pers.
“Ini soal cara pemerintah melihat pers. Langkah mengusir seperti itu bisa menjadi preseden buruk bagi kemerdekaan pers di Indramayu dan nasional,” tegas Hilman.
Ia menekankan pentingnya musyawarah dan dialog dalam pengambilan keputusan publik, bukan sekedar mengeluarkan surat pengusiran tanpa penjelasan yang memadai. “Setiap keputusan publik harus berbasis musyawarah. Ini tidak bisa serta-merta main surat pengusiran. Mana penghargaan terhadap profesi wartawan? Harusnya dibangun dialog untuk mencari solusi bersama,” tambahnya.
Dugaan Motif Politik di Balik Pengusiran
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jawa Barat, Ahmad Syukri, mencurigai adanya motif politik di balik pengusiran tersebut, khususnya mengingat konflik internal yang terjadi di tubuh PWI saat ini.
Syukri mempertanyakan mengapa pengusiran baru dilakukan sekarang, di tengah konflik internal PWI, dan bukan sejak lama. Ia mencium adanya motif tersembunyi yang perlu diinvestigasi lebih lanjut.
“Kita paham soal aset, tapi ini dilakukan ditengah konflik di internal PWI. Kenapa baru sekarang ada perintah pengosongan, kenapa tidak dari dulu. ada motif apa?,” katanya.
PWI Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran pada 10 Juni 2025 yang meminta kepala daerah untuk bersikap netral selama proses rekonsiliasi di PWI berlangsung. Pengusiran ini dinilai telah mencederai semangat persatuan tersebut.
“Ini mencederai semangat persatuan di tubuh PWI. Padahal kita ketahui bersama bahwa saat ini tengah berjalan proses rekonsiliasi. Bahkan sudah ada kesepakatan tentang pelaksanaan ‘Kongres Persatuan’ tanggal 30 Agustus nanti. SC dan OC juga sudah dibentuk dan sudah bekerja mempersiapkan pelaksanaan kongres. Seharusnya semua pihak menahan diri untuk tidak melakukan manuver-manuver yang malah memperkeruh suasana,” tegasnya.
Syukri menyerukan kepada Pemkab Indramayu untuk mengkaji ulang kebijakannya dan membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang lebih baik. Hal ini penting untuk menghindari kegaduhan yang lebih besar dan menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan pers.
“Sebaiknya dibuka ruang dialog terlebih dahulu. Itu lebih elok dan elegan,” tutupnya.
Insiden ini menjadi sorotan penting dalam konteks kebebasan pers dan hubungan antara pemerintah daerah dengan media massa. Langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh Pemkab Indramayu dan respon lebih lanjut dari PWI akan sangat menentukan dampak jangka panjang dari peristiwa ini.
