Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa. Perpres ini memberikan payung hukum bagi perlindungan jaksa dari ancaman, intimidasi, dan tekanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perlindungan ini mencakup jaminan keamanan bagi diri, jiwa, dan harta benda jaksa.
Perpres ini menjabarkan secara detail bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan. Negara wajib memberikan rasa aman kepada para jaksa agar mereka dapat bekerja secara profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan independensi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.
Perlindungan dari TNI dan Polri
Salah satu poin penting dalam Perpres 66/2025 adalah keterlibatan TNI dan Polri dalam memberikan perlindungan kepada jaksa. Polri bertanggung jawab atas perlindungan keamanan pribadi jaksa dan keluarganya, termasuk perlindungan tempat tinggal dan harta benda. Perlindungan ini juga mencakup perlindungan kerahasiaan identitas dan bentuk perlindungan lainnya sesuai kebutuhan. Keluarga yang dimaksud meliputi hubungan darah sampai derajat ketiga, hubungan perkawinan, atau mereka yang menjadi tanggungan jaksa.
TNI, di sisi lain, memberikan perlindungan kepada institusi Kejaksaan serta dukungan personel dalam pengawalan jaksa saat menjalankan tugas. Bentuk perlindungan TNI bersifat strategis dan akan diatur lebih lanjut bersama Jaksa Agung dan Panglima TNI. Kerja sama ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan kelancaran tugas-tugas Kejaksaan.
Kerjasama Antar Lembaga Intelijen
Perpres 66/2025 juga mendorong kerja sama antara Kejaksaan dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Kerja sama ini difokuskan pada pendidikan dan pelatihan, serta pertukaran data dan informasi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan ancaman terhadap jaksa.
Kerjasama ini sangat penting dalam konteks perlindungan yang komprehensif. BIN dan Bais memiliki akses informasi dan kemampuan intelijen yang dapat mendukung upaya perlindungan yang dilakukan oleh Polri dan TNI. Informasi intelijen yang akurat dan tepat waktu akan sangat membantu dalam mencegah potensi ancaman sebelum terjadi.
Pendanaan dan Mekanisme Pelaksanaan
Perpres 66/2025 juga mengatur mengenai pendanaan untuk perlindungan jaksa. Pendanaan untuk perlindungan yang diberikan Polri dapat berasal dari APBN bagian anggaran Kejaksaan RI, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Ini menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program perlindungan ini secara efektif.
Mekanisme pengajuan perlindungan dilakukan atas permintaan jaksa. Hal ini memastikan bahwa perlindungan diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sistem pengajuan permintaan yang jelas dan transparan akan mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya.
Analisis dan Implikasi
Penerbitan Perpres 66/2025 merupakan langkah penting dalam meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi para jaksa. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat dan sistematis dalam memberikan perlindungan, tidak hanya kepada individu jaksa, tetapi juga kepada keluarga dan institusi Kejaksaan secara keseluruhan. Perlindungan yang komprehensif seperti ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
Namun, perlu juga diperhatikan implementasi di lapangan. Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum yang terlibat sangat penting. Evaluasi berkala dan mekanisme pengawasan yang transparan juga dibutuhkan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas program perlindungan ini.
Perpres ini juga menimbulkan pertanyaan terkait potensi penyalahgunaan wewenang. Mekanisme pengawasan yang kuat dan akuntabilitas yang tinggi perlu dijamin untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa perlindungan diberikan secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Kejaksaan dan proses penegakan hukum secara keseluruhan.
