Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih 51 persen saham Bank Central Asia (BCA). Langkah ini, menurut PKB, krusial untuk menyelamatkan uang negara yang terkait dengan mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). PKB menilai pengambilalihan ini seharusnya dilakukan segera.
“PKB mendukung penuh usulan agar Presiden Prabowo mengambil alih 51 persen saham BCA. Pengambil alihan saham BCA harus dengan segera dilakukan untuk menyelamatkan uang negara terkait megaskandal BLBI. Jangan sampai bangsa ini terus menerus dipermainkan,” tegas Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB, Ahmad Iman Syukri, pada Jumat (16/8). Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan penuh PKB terhadap usulan tersebut.
Ahmad Iman Syukri berpendapat bahwa proses pengambilalihan saham BCA tidak membutuhkan suntikan dana tambahan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki 51 persen saham BCA melalui dana BLBI yang telah disuntikkan sebelumnya. Namun, karena dugaan rekayasa, saham tersebut justru dikuasai oleh Djarum Grup.
“Pemerintah sudah menyuntikan dana ke BCA melalui BLBI. Karena adanya rekayasa, akhirnya 51 persen menjadi milik Djarum Grup. Saham yang sejatinya milik pemerintah ini yang harus diambil. Pemerintah yang punya dana malah tidak punya saham, lucu,” tambahnya, menyoroti ironi situasi ini.
Menurut Ahmad, kasus ini harus diusut tuntas karena menyangkut keuangan negara. Ia berharap Presiden Prabowo dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan solusi yang inovatif.
“Jika Presiden Prabowo mau menuntaskan masalah ini, persoalan keuangan negara yang sedang seret bisa teratasi. Memang perlu ide yang out of the box. Saya kira ide seperti ini sudah dimiliki Presiden Prabowo,” ungkap Anggota Komisi XIII DPR RI tersebut. Ia optimis Prabowo memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah rumit ini.
Ahmad menekankan bahwa dana BLBI berasal dari uang rakyat, sehingga pemerintah berkewajiban melindungi aset negara tersebut dan memastikan penggunaannya sesuai peruntukan. Kegagalan dalam menegakkan hukum terkait skandal BLBI-BCA, menurutnya, dapat merusak kepercayaan publik kepada pemerintah.
“Jika penegakan hukum atas dugaan skandal BLBI-BCA ini jalan di tempat, bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Padahal, Presiden Prabowo menyatakan komitmen untuk memerangi segala bentuk korupsi,” pungkasnya, mengingatkan komitmen anti-korupsi Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro, juga telah menyuarakan hal serupa. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk menyelesaikan mega skandal BLBI, termasuk mengambil alih saham BCA.
“Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar,” kata Sasmito, menekankan bahwa pemerintah berhak atas saham tersebut tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan.
Kasus BLBI dan kepemilikan saham BCA ini merupakan isu yang kompleks dan telah berlangsung lama. Pengungkapan kebenaran dan penuntasan kasus ini akan berdampak signifikan pada kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pengelolaan keuangan negara. Langkah tegas dari Presiden Prabowo, sebagaimana yang didesak oleh PKB dan para ekonom, sangat dinantikan. Selain pengambilalihan saham, investigasi menyeluruh terhadap dugaan rekayasa dan pihak-pihak yang terlibat juga perlu dilakukan untuk memberikan keadilan dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
