Wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, telah memicu kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan. Gerakan Reformasi 1998 menjadi salah satu pihak yang lantang menyuarakan penentangannya terhadap rencana tersebut. Mereka beralasan bahwa pemberian gelar tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan mengabaikan catatan kelam pelanggaran HAM di masa Orde Baru.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi polemik ini dengan menyerukan agar publik menunggu keputusan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ia menekankan pentingnya proses pengkajian yang objektif dan berharap semua pihak mempercayakan penilaian kepada dewan tersebut.
Proses pemberian gelar pahlawan nasional di Indonesia memang diatur secara ketat dan melalui tahapan seleksi yang panjang. Usulan diajukan, kemudian dikaji secara mendalam oleh dewan yang berwenang. Dewan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk jasa-jasa kepada negara, integritas moral, dan catatan sejarah tokoh yang diusulkan.
Argumen Penentang dan Pendukung
Para penentang, termasuk aktivis 98 dan organisasi HAM seperti Amnesty International, mengingatkan pada berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi selama pemerintahan Soeharto. Kekejaman, penculikan, pembunuhan, dan pembungkaman kritik merupakan beberapa contoh yang kerap diangkat sebagai alasan penolakan. Mereka berpendapat bahwa memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto akan menjadi preseden buruk dan melukai hati korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.
Di sisi lain, pendukung pemberian gelar mungkin berargumen bahwa kontribusi Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik Indonesia selama tiga dekade pemerintahannya tidak dapat diabaikan. Mereka mungkin menekankan pada pembangunan infrastruktur, program-program pembangunan pedesaan, dan keberhasilannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, walaupun dengan cara-cara otoriter.
Aspek yang Perlu Dipertimbangkan
Rekam Jejak Pelanggaran HAM
Penilaian objektif terhadap rekam jejak Soeharto terkait pelanggaran HAM menjadi krusial. Apakah kontribusi positifnya dapat dipisahkan dari catatan kelam tersebut? Bagaimana kita menyeimbangkan pengakuan atas jasa-jasa pembangunan dengan tanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan kajian mendalam dan pertimbangan yang matang.
Semangat Reformasi
Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi mengikis semangat reformasi. Hal ini dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat, khususnya para korban dan aktivis HAM yang telah berjuang untuk keadilan dan akuntabilitas. Apakah pemberian gelar ini sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan penghormatan HAM yang menjadi cita-cita reformasi?
Proses Pengkajian yang Transparan
Transparansi dalam proses pengkajian menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat berhak mengetahui kriteria penilaian, bukti-bukti yang digunakan, dan pertimbangan yang mendasari keputusan. Kejelasan dan keterbukaan proses ini dapat meminimalisir kecurigaan dan spekulasi.
Kesimpulan
Debat mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto menyoroti dilema dalam menilai tokoh sejarah yang memiliki kontribusi positif dan negatif yang signifikan. Keputusan final harus mempertimbangkan berbagai aspek dengan cermat, mengutamakan keadilan, penghormatan HAM, dan semangat reformasi. Proses pengkajian yang transparan dan objektif sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari polarisasi yang lebih dalam.
Lebih dari sekedar pemberian gelar, perdebatan ini membuka ruang untuk refleksi mendalam tentang bagaimana kita menilai tokoh sejarah, bagaimana kita mengingat masa lalu, dan bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan HAM.
