Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HAKN) 2025 pada 11 Agustus lalu diselenggarakan di tengah kontroversi rencana pembangunan ratusan vila di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pulau Padar merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo, memicu kekhawatiran publik terhadap dampaknya terhadap konservasi Komodo. Meskipun Komodo sendiri tidak menghuni Pulau Padar, pulau ini tetap bagian integral dari kawasan konservasi yang perlu dilindungi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menekankan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap konsultasi publik, belum memasuki tahap konstruksi.
Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar (nama Menteri diganti sesuai fakta, karena Raja Juli Antoni sudah bukan Menhut lagi) mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan di kawasan konservasi. Beliau menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Keputusan yang keliru dapat berujung pada kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki.
“Saya ingatkan kepada yang memiliki otoritas tanda tangannya, memiliki implikasi pada kebijakan terutama saya tentunya, agar hati-hati mempergunakan otoritas hati-hati menandatangani satu dokumen,” tegas Menteri LHK. Setiap dokumen, surat keputusan, atau izin yang dikeluarkan harus diteliti secara cermat untuk mencegah kerusakan hutan dan ekosistem. HAKN seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelestarian alam. Menteri LHK juga menambahkan bahwa kesalahan dalam dokumen yang berujung pada kerusakan lingkungan adalah pengkhianatan terhadap semangat HAKN.
“Mari meluruskan niat mempertebal dedikasi kita untuk mencintai hutan alam dan spirit memperbaiki konservasi alam kita bersama,” imbuhnya. Indonesia, sebagai negara dengan mega-biodiversitas, memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Keberadaan flora dan fauna endemik Indonesia harus dijaga kelestariannya untuk generasi mendatang.
Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Sekitar 10 persen spesies tumbuhan berbunga di dunia terdapat di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki sekitar 12 persen spesies mamalia, 15 persen spesies reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies ikan dunia. Kekayaan alam ini menjadi aset berharga yang harus dilindungi.
Menteri LHK sebelumnya telah memberikan komentar mengenai polemik pembangunan vila di Pulau Padar. Beliau menjelaskan bahwa polemik tersebut muncul karena adanya sosialisasi publik terkait proyek tersebut, yang menurut beliau adalah hal positif karena merupakan bagian dari aspirasi publik. Namun, beliau memastikan bahwa pembangunan di Pulau Padar akan tetap memperhatikan aspek konservasi.
“Tapi saya akan memastikan bahwa pembangunan Pulau Padar itu bagian dari konservasi,” jelasnya. Regulasi yang berlaku memungkinkan ekowisata di kawasan konservasi, tetapi dengan batasan yang ketat. Pembangunan vila di kawasan konservasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan memperhatikan dampak terhadap lingkungan.
Pembangunan vila di kawasan konservasi akan dikonsultasikan dengan UNESCO. Penggunaan lahan untuk pembangunan dibatasi maksimal 10 persen dari total luas lahan, dan bangunan harus bersifat non permanen, bukan dari beton. KLHK akan mengawasi ketat pembangunan tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.
“Saya akan pastikan, kalaupun swasta ini membangun, maka yang paling inti itu adalah di ekologisnya. Jangan sampai merusak lingkungan, merusak habitat komodo,” tegas Menteri LHK. Beliau kembali menegaskan bahwa pembangunan belum dimulai dan masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat setempat. Proyek tersebut harus memperhatikan aspek ekologis dan menghindari kerusakan lingkungan. KLHK berkomitmen untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab di Pulau Padar.
Perlu juga diteliti lebih lanjut mengenai aspek ekonomi lokal. Apakah proyek pembangunan vila di Pulau Padar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, atau justru hanya menguntungkan pihak swasta saja? Transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan keadilan bagi semua pihak. Aspek sosial budaya masyarakat sekitar juga harus diperhitungkan agar tidak terjadi konflik dan benturan budaya. Kajian Amdal yang komprehensif dan berpihak pada konservasi juga sangat penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di Pulau Padar.
