Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, memberikan respons tegas terhadap seruan untuk membubarkan DPR yang akhir-akhir ini ramai beredar. Politisi Partai NasDem ini menilai seruan tersebut berasal dari orang-orang yang tidak memahami pentingnya peran DPR. Baginya, fungsi DPR sangat vital bagi sistem pemerintahan Indonesia.
Sahroni menyampaikan hal ini saat wawancara media di Sumatera Utara pada Jumat, 22 Agustus lalu. Ia menegaskan bahwa DPR selalu terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan masyarakat. Namun, seruan pembubaran DPR dianggapnya sebagai bentuk ketidakpahaman.
“Orang yang cuma mental (teriak) bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia,” tegas Sahroni. Pernyataan tersebut menekankan kekecewaannya terhadap mereka yang begitu mudah menyerukan pembubaran lembaga negara tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.
Sahroni mengakui bahwa kritik itu penting dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga batas etika dan tidak berujung pada caci maki. Kritik yang berlebihan, menurutnya, justru merusak mental dan membangun persepsi negatif.
“Silakan kritik, mau ngapain juga boleh. Tapi, jangan mencaci maki berlebihan. Itu merusak mental manusia, mental manusia yang begitu adalah orang tertolol sedunia,” tambahnya. Ia berharap masyarakat dapat menyampaikan kritik dengan cara yang konstruktif dan beretika.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pembubaran DPR bukan solusi, malah berpotensi menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan.
“Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR, jangan,” Sahroni mengingatkan. Peringatan tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang asal bicara tanpa memahami konsekuensi dari ucapannya. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak dari setiap pernyataan.
Pernyataan Sahroni ini viral di media sosial dan memicu beragam reaksi. Ia mengakui bahwa DPR tidak selalu sempurna, namun menekankan bahwa DPR selalu berupaya menjalankan tugasnya sebagai perwakilan rakyat.
“Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini, dihujat. Mau menghujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Tapi, DPR masih berdiri sampai kapanpun tidak akan berubah,” tuturnya. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan Sahroni atas keberadaan dan fungsi DPR meskipun menghadapi kritik dan hujatan.
Lebih lanjut, Sahroni menjelaskan pentingnya memahami proses legislasi dan pengawasan yang dilakukan DPR. Banyak peraturan dan kebijakan yang dihasilkan DPR bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seruan pembubaran DPR tanpa memahami konteks ini, menurutnya, menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sistem pemerintahan. Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih kritis namun bijak dalam menyampaikan aspirasi.
Selain itu, perlu dipahami bahwa DPR terdiri dari berbagai fraksi partai politik yang mewakili beragam aspirasi rakyat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dan pandangan, proses demokrasi di dalam DPR memungkinkan tercapainya kesepakatan dan keputusan yang mengakomodasi kepentingan banyak pihak. Oleh karena itu, membubarkan DPR berarti mengabaikan proses demokrasi dan mekanisme perwakilan rakyat yang sudah terbangun.
Sebagai penutup, Sahroni kembali menegaskan pentingnya menyampaikan kritik secara konstruktif dan menghindari generalisasi negatif terhadap seluruh anggota DPR. Ia berharap agar ke depan, masyarakat dapat berdiskusi dan bertukar pikiran dengan lebih bijak mengenai kinerja dan peran DPR dalam pembangunan bangsa. Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja DPR melalui jalur-jalur yang tepat dan sesuai aturan yang berlaku.
