Tim Hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto – Azhar Arsyad (DIA), membuka hotline pengaduan untuk menampung laporan masyarakat terkait pelanggaran dan kecurangan Pilgub Sulsel. Langkah ini diambil untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan demokratis.
Hotline pengaduan dapat diakses melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0851-9155-1998. Juru Bicara DIA, Asri Tadda, menjelaskan tujuan dibukanya hotline ini untuk menerima laporan masyarakat mengenai indikasi kecurangan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun pelanggaran pemilihan lainnya. Laporan diharapkan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
“Hotline ini dibuka Tim Hukum DiA untuk menampung laporan dari masyarakat jika menemukan adanya indikasi kecurangan di TPS atau pelanggaran kepemiluan lainnya,” ungkap Asri Tadda di Makassar, Selasa (26/11/2024).
Asri Tadda menekankan pentingnya kelengkapan laporan yang disampaikan. Bukti berupa foto, rekaman audio, dan video, serta detail lokasi dan waktu kejadian sangat dibutuhkan untuk memproses laporan dengan efektif.
“Jadi jika masyarakat menemukan indikasi kecurangan atau pelanggaran kepemiluan, seperti politik uang, termasuk yang melibatkan ASN serta aparat keamanan, langsung saja kirimkan rekaman videonya, foto atau audionya ke nomor di atas,” jelas Asri.
Untuk menjamin penanganan laporan yang optimal, Tim Hukum DIA telah menunjuk penanggung jawab di setiap kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Di Makassar, bahkan telah disiapkan tim hukum yang siaga di setiap kecamatan.
“Tiap daerah kabupaten dan kota sudah ada anggota Tim Hukum DiA yang disiapkan mengawal laporan yang masuk. Khusus di Makassar, tim hukum malah standby untuk setiap Kecamatan,” tambah Asri.
Asri berharap masyarakat aktif berpartisipasi dalam mengawal jalannya Pilkada. Partisipasi ini penting untuk memastikan Pilkada berlangsung jujur, adil, dan tanpa adanya kecurangan yang dapat merusak kualitas demokrasi.
“Danny-Azhar jauh-jauh hari sudah berkomitmen kuat mewujudkan Pilkada yang berkualitas, aman dan lancar, serta bersih dari segala macam praktek politik uang atau intimidasi. Kita ingin rakyat merdeka memilih pemimpin terbaik untuk daerah ini,” tutup Asri.
