Bareskrim Polri resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kasus ini dilaporkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dan telah melalui serangkaian penyelidikan dan gelar perkara.
Setelah dilakukan gelar perkara, pihak kepolisian menyatakan tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan resmi dihentikan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan hal ini secara langsung di Mabes Polri.
Penyelidikan dilakukan bukan hanya untuk merespon laporan masyarakat, tetapi juga untuk memberikan klarifikasi hukum kepada publik dan menghilangkan spekulasi yang beredar. Proses penyelidikan ini meliputi pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi.
Verifikasi Ijazah Presiden Jokowi
Penyidik menemukan fakta-fakta otentik terkait dokumen pendidikan Presiden Jokowi. Pemeriksaan meliputi ijazah SMA hingga ijazah Universitas Gadah Mada (UGM).
Ijazah SMA Presiden Jokowi dinyatakan asli setelah melalui proses pemeriksaan dokumen dan keterangan dari saksi. Hal ini ditegaskan oleh Brigjen Djuhandhani.
Selanjutnya, tim penyidik juga memverifikasi ijazah kuliah Presiden Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM. Verifikasi dilakukan dengan uji laboratorium dan perbandingan dengan ijazah tiga alumni UGM dari angkatan yang sama. Hasilnya, ijazah tersebut dinyatakan valid.
Proses Pemeriksaan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi sendiri telah dimintai keterangan oleh penyidik. Pemeriksaan berlangsung selama satu jam, dengan 22 pertanyaan yang diajukan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut berfokus pada riwayat pendidikannya, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Universitas Gadah Mada (UGM), termasuk skripsi dan kegiatan kuliah.
Presiden Jokowi sendiri telah memberikan keterangan lengkap mengenai riwayat pendidikannya tersebut kepada penyidik.
Kronologi Laporan Dugaan Ijazah Palsu
Laporan dugaan ijazah palsu ini diajukan oleh Ketua TPUA, Egi Sudjana, pada 9 Desember 2024. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Informasi pada April 2025.
Dengan dihentikannya penyelidikan oleh Bareskrim, polemik ijazah Presiden Jokowi resmi berakhir dari sisi hukum. Keputusan ini diharapkan dapat meredam spekulasi publik dan menciptakan suasana yang lebih kondusif.
Proses hukum yang panjang ini tentunya telah menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Semoga ke depannya, pernyataan dan laporan yang disampaikan ke publik lebih terverifikasi untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk selalu bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan tokoh publik. Verifikasi informasi sangat penting untuk mencegah penyebaran berita bohong atau hoaks.
Meskipun kasus ini telah ditutup, perlu adanya peningkatan literasi digital di masyarakat agar terhindar dari penyebaran informasi yang tidak benar dan dapat menimbulkan keresahan.
