Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mendesak Amerika Serikat untuk bersikap lebih objektif dan humanis dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Palestina. Seruan ini disampaikan dalam Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) di Senayan, Senin (12/5/2025).
Husein menekankan perlunya perhatian dunia terhadap ribuan korban sipil Palestina, termasuk anak-anak dan perempuan, yang membutuhkan lebih dari sekadar retorika politik. Ia mendesak Amerika Serikat untuk bertindak adil dan mengakui penderitaan rakyat Palestina.
Pernyataan tegas Husein ini disampaikan langsung di hadapan delegasi parlemen negara-negara OKI. Ia menganggap pentingnya sikap adil dan berimbang dari negara adidaya seperti Amerika Serikat dalam konflik ini. Sikap objektif Amerika sangat diperlukan untuk membantu meredakan konflik dan mendorong solusi damai.
Respons Terhadap Kabar Putusnya Hubungan AS-Israel
Terkait kabar putusnya hubungan langsung antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Husein memilih bersikap hati-hati. Ia menganggap dinamika tersebut sebagai urusan internal kedua negara dan belum bisa diprediksi dampaknya terhadap konflik Palestina.
Husein menekankan pentingnya untuk menghindari spekulasi. Fokus utama Indonesia, menurutnya, tetap pada prinsip keadilan dan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Indonesia akan terus mendukung upaya perdamaian dan penyelesaian konflik sesuai dengan hukum internasional dan prinsip kemanusiaan.
Konferensi PUIC ke-19: Komitmen Global untuk Kemerdekaan Palestina
Konferensi PUIC ke-19 dibuka dengan diskusi serius mengenai komitmen global untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Perwakilan parlemen dari berbagai negara hadir dalam sidang eksekutif yang dipimpin Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera.
Selain isu Palestina, konferensi ini juga membahas pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik di negara-negara anggota OKI. Para delegasi sepakat bahwa prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, amanah, dan akuntabilitas harus menjadi landasan pembangunan demokrasi yang kuat.
Prinsip-prinsip Islam sebagai Landasan Demokrasi
Penerapan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, amanah, dan akuntabilitas dianggap krusial untuk membangun pemerintahan yang baik. Hal ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas umat Islam di tengah tantangan global. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan juga menjadi poin penting dalam diskusi.
Para delegasi juga membahas strategi untuk meningkatkan kerja sama antar parlemen negara-negara OKI dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk isu kemanusiaan, ekonomi, dan politik. Kerja sama antar parlemen dianggap penting untuk memperkuat suara dan pengaruh negara-negara OKI di kancah internasional.
Tantangan Global dan Solidaritas Umat Islam
Konferensi juga membahas tantangan global yang dihadapi umat Islam, seperti radikalisme, intoleransi, dan kemiskinan. Para delegasi menekankan pentingnya kolaborasi dan solidaritas antar negara anggota OKI untuk mengatasi tantangan tersebut. Diharapkan adanya strategi bersama untuk melawan berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang dihadapi umat Islam di berbagai belahan dunia.
Secara keseluruhan, konferensi ini menghasilkan komitmen kuat dari negara-negara anggota OKI untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan meningkatkan kerja sama antar negara dalam berbagai bidang. Dukungan terhadap Palestina tetap menjadi fokus utama, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.
