Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mengusulkan agar organisasi masyarakat (ormas) di Jakarta tetap diberdayakan. Menurutnya, peran ormas dalam pembangunan kota sangat penting, terutama jika diatur dengan jelas dan terarah. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi positif antara pemerintah dan masyarakat.
Kenneth mencontohkan Jepang, negara maju yang mengakomodasi ormas dan menjalin kolaborasi dengan pemerintah. Namun, kolaborasi tersebut berjalan efektif karena adanya aturan main yang jelas dan transparan. Tanpa aturan yang jelas, potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang akan sangat besar.
Pentingnya Regulasi Ormas di Jakarta
Keberadaan ormas yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai masalah. Salah satu contoh yang kentara adalah masalah parkir liar di Jakarta, yang sebagian besar dikelola oleh ormas tanpa pengawasan yang ketat. Kondisi ini menyebabkan kerugian finansial bagi pemerintah dan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
Ketiadaan regulasi yang jelas juga berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran dan praktik-praktik koruptif lainnya. Ormas yang beroperasi tanpa aturan yang jelas dapat memanipulasi sistem dan merugikan kepentingan publik.
Risiko Ormas Tanpa Regulasi yang Jelas:
- Praktik pungutan liar (pungli)
- Monopoli usaha tertentu
- Konflik kepentingan antara ormas dan pemerintah
- Pelanggaran hukum dan ketertiban umum
- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas
Oleh karena itu, pentingnya regulasi yang komprehensif untuk ormas di Jakarta tidak bisa diabaikan. Regulasi tersebut harus mencakup aspek perizinan, pengawasan, dan mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel.
Solusi Kolaboratif Pemerintah dan Ormas
Hardiyanto Kenneth menyarankan agar pemerintah tidak hanya memberdayakan ormas, tetapi juga mengajak mereka berkolaborasi dalam pembangunan. Kolaborasi ini harus didasari oleh aturan main yang jelas dan terukur, sehingga pemberdayaan ormas berjalan efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan kolaborasi yang terstruktur, pemerintah dapat memanfaatkan potensi ormas dalam berbagai program pembangunan, seperti pemberdayaan masyarakat, penanganan masalah sosial, dan peningkatan perekonomian di tingkat lokal. Tentu saja, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program kolaborasi menjadi kunci keberhasilannya.
Contoh nyata kolaborasi yang bisa diimplementasikan adalah pengelolaan parkir. Pemerintah dapat bekerja sama dengan ormas yang memiliki basis massa di wilayah tertentu untuk mengelola parkir secara tertib dan legal. Pendapatan dari pengelolaan parkir dapat dibagi secara transparan dan akuntabel, sehingga sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota ormas dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kesimpulannya, pemberdayaan ormas di Jakarta perlu dilakukan secara terarah dan terkontrol. Dengan adanya regulasi yang jelas dan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan ormas, potensi positif ormas dapat dioptimalkan untuk pembangunan kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini akan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat.
