Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) baru-baru ini memberikan tanggapan terkait demonstrasi pengemudi online di Indonesia. Aksi ini menyoroti pentingnya sektor mobilitas dan pengantaran digital bagi kehidupan masyarakat modern. Ketidakpedulian terhadap mitra pengemudi online berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian nasional.
Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menekankan perlunya solusi yang berlandaskan realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik. Ia memahami keresahan para mitra pengemudi, namun solusi yang ditawarkan harus memperhatikan aspek ekonomi secara menyeluruh.
Dampak Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Mitra Pengemudi
Agung Yudha menambahkan bahwa ekosistem mobilitas digital terbukti berperan sebagai penopang sosial ekonomi, terutama saat krisis. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur sektor ini harus berlandaskan data dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya dengan seksama.
Salah satu contoh kebijakan yang berpotensi merugikan adalah penyeragaman komisi sebesar 10 persen. Penerapan kebijakan ini akan memaksa platform untuk mengubah model bisnis secara drastis dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.
Model bisnis platform digital bersifat dinamis dan kompleks. Menyeragamkan komisi seperti tarif parkir tidaklah tepat karena akan menghambat inovasi dan pertumbuhan industri. Sistem yang kaku dan seragam justru akan merugikan semua pihak, termasuk para mitra pengemudi dan konsumen.
Penyesuaian Tarif yang Adil dan Realistis
Terkait penyesuaian tarif, Agung menekankan pentingnya keadilan, realisme, dan data sebagai dasar pertimbangan. Penyesuaian tarif harus mempertimbangkan biaya operasional dan taraf hidup mitra pengemudi.
Namun, tarif yang terlalu tinggi juga akan menurunkan minat konsumen. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi dan daya beli konsumen. Solusi yang tepat harus mempertimbangkan berbagai faktor dan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja.
Regulasi yang Tepat untuk Pengantaran Makanan dan Barang
Agung juga menyoroti perbedaan antara pengantaran makanan dan barang dengan logistik konvensional. Menerapkan regulasi tarif yang sama untuk keduanya tidaklah bijaksana. Cara kerja, kecepatan, dan fungsi pengiriman sangat berbeda sehingga perlu regulasi yang spesifik dan terukur.
Penyeragaman tarif justru akan menghambat inovasi dan secara perlahan membunuh industri. Perbedaan karakteristik layanan harus dipertimbangkan dalam perumusan regulasi agar adil dan efektif.
Wacana Pengangkatan Mitra Pengemudi Menjadi Pegawai Tetap
Banyak negara telah menerapkan kebijakan pengangkatan mitra pengemudi menjadi pegawai tetap. Namun, hal ini tidak serta merta menjadi solusi yang ideal untuk Indonesia. Perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap ekonomi Indonesia.
Regulatory impact assessment perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut dalam mengatasi permasalahan yang ada. Penerapan kebijakan ini di Indonesia berpotensi mengurangi jumlah mitra pengemudi, menaikkan harga layanan, dan menghambat perkembangan UMKM.
Berdasarkan data Svara Institute tahun 2023, pengangkatan mitra pengemudi menjadi pegawai tetap berpotensi menghilangkan lebih dari 1,4 juta lapangan pekerjaan dan menurunkan PDB Indonesia hingga 57,5 persen. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum diterapkan.
Kesimpulan
Kesimpulannya, Modantara menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berimbang dalam mengatur sektor mobilitas digital. Kebijakan yang diambil harus berdasarkan data, mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Solusi yang tergesa-gesa dan tidak terencana dengan baik justru akan berdampak negatif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
