Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag), termasuk dugaan aliran kuota haji tambahan kepada sejumlah anggota DPR. Penyidik KPK masih mengumpulkan data dan keterangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Proses pengumpulan informasi ini disebut sebagai pengayaan data untuk mendukung penyelidikan.
“Ini menjadi pengayaan bagi tim untuk mendalami informasi tersebut ya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/8). Fokus utama penyidikan saat ini adalah pergeseran kuota haji yang diduga merugikan keuangan negara. Identitas tersangka belum diungkap secara rinci oleh KPK.
Meskipun belum ada tersangka yang diumumkan, KPK telah melakukan serangkaian langkah investigasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penggeledahan di beberapa lokasi. Lokasi yang digeledah meliputi rumah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, kantor biro perjalanan haji, dan dua rumah milik ASN Kemenag serta staf khusus menteri.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Pemanggilan saksi-saksi ini merupakan bagian penting dari proses pengungkapan kasus dugaan korupsi kuota haji. “Secepatnya nanti penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi yang dibutuhkan keterangannya untuk mengungkap perkara ini,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Ketiga orang tersebut adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, eks staf khusus Menag Ishfah Abdul Aziz, dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur. Pencegahan ini berlaku selama enam bulan ke depan.
Langkah pencegahan tersebut diambil setelah KPK menetapkan kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan pada Sabtu (9/8). Meskipun sudah masuk tahap penyidikan, KPK masih belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini disidik berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana korupsi dan keterlibatan pihak lain dalam kejahatan tersebut.
Dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus ini menambah kompleksitas penyelidikan. KPK perlu menelusuri alur dana dan mekanisme pembagian kuota haji tambahan tersebut untuk mengungkap seluruh jaringan pelaku korupsi. Penyelidikan yang menyeluruh dan transparan sangat penting untuk memastikan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Publik pun menantikan pengungkapan lebih lanjut terkait kasus ini.
Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Selain itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan kuota haji untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang. Sistem yang transparan dan akuntabel merupakan kunci utama dalam mencegah penyimpangan dan memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan dengan baik dan lancar.
