Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meskipun mereka tidak secara resmi berada dalam koalisi pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, di tengah proses uji kelayakan dan kepatutan calon duta besar di Komisi I DPR.
Utut, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, menegaskan komitmen PDIP dalam mendukung pemerintahan Prabowo. Dukungan ini diberikan meskipun PDIP berada di luar struktur koalisi pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu, 6 Juli 2025.
Dalam proses fit and proper test calon duta besar, Fraksi PDIP menyatakan tidak mempermasalahkan latar belakang politik para kandidat, asalkan mereka memenuhi kualifikasi dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses seleksi ini dilakukan dengan sangat teliti untuk memastikan calon-calon duta besar yang terpilih memiliki kompetensi yang memadai.
Proses Seleksi Calon Duta Besar dan Peran Fraksi PDIP
Meskipun pertanyaan mengenai persetujuan seluruh fraksi terhadap calon duta besar dari kalangan politisi diajukan, Utut enggan memberikan jawaban secara terbuka. Ia menyatakan bahwa keputusan akhir akan diumumkan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ini menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
Hal ini juga menunjukkan adanya mekanisme internal di DPR yang perlu dihormati. Proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai pertimbangan dan diskusi di antara anggota DPR dari berbagai fraksi. Keputusan akhir baru akan diumumkan setelah melalui proses musyawarah yang matang.
Calon Duta Besar dari Kalangan Politisi
Salah satu calon duta besar yang menjadi sorotan adalah Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo, yang diusulkan sebagai Duta Besar RI untuk Malaysia. Latar belakang politiknya menarik perhatian publik, mengingat ia pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Pengangkatan diplomat dari kalangan politisi merupakan hal yang lumrah terjadi di berbagai negara. Hal ini dapat memberikan perspektif politik yang lebih luas dalam menjalankan tugas diplomasi. Namun, penting untuk memastikan bahwa kandidat tersebut memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup di bidang diplomasi.
Kompetensi dan Kualifikasi Calon Dubes
Komisi I DPR saat ini tengah menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar untuk berbagai negara dan organisasi internasional. Proses ini dilakukan secara tertutup sesuai dengan tata tertib DPR, untuk menjaga kerahasiaan dan integritas proses seleksi. Hasilnya akan diserahkan kepada pimpinan DPR RI sebelum ditindaklanjuti oleh Presiden.
Proses seleksi yang ketat ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon-calon duta besar memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai. Hal ini penting untuk menjaga citra dan kepentingan Indonesia di kancah internasional. Proses ini juga mempertimbangkan aspek-aspek lain, seperti kemampuan bernegosiasi, pemahaman isu internasional, dan kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.
Secara keseluruhan, dukungan PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen mereka terhadap stabilitas dan kemajuan bangsa. Proses seleksi calon duta besar yang dilakukan DPR juga menunjukan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas. Proses ini penting untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.
