Presiden Prabowo Subianto telah memberikan target ambisius kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menyumbang Rp 808 triliun kepada negara. Target ini dimaksudkan untuk mewujudkan APBN tanpa defisit pada tahun 2027 atau 2028. Angka tersebut setara dengan USD 50 miliar, berdasarkan kurs saat itu.
CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menanggapi permintaan tersebut dengan menyatakan kesiapan untuk berupaya semaksimal mungkin. Ia menjelaskan bahwa strategi Danantara akan mempertimbangkan aset dan ekuitas yang dimiliki, serta membandingkan kinerjanya dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) negara lain.
“Kita kan, apapun itu, kita akan coba melakukan semaksimal mungkin. Dengan investasi yang ada, dengan aset yang ada, dan juga dengan equity kita yang ada. Itu kan menjadi parameter-parameter yang kita gunakan untuk performance kita ke depannya,” ujar Rosan saat ditemui di Gedung DPR RI.
Target APBN tanpa defisit merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang.
Prabowo menjelaskan lebih lanjut tentang perhitungan angka Rp 808 triliun tersebut, yang didasarkan pada *Return on Asset* (ROA) yang diharapkan. Ia menekankan potensi besar aset BUMN yang mencapai lebih dari USD 1.000 miliar.
“Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari USD 1.000 miliar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal USD 50 miliar. Kalau USD 50 miliar (disumbang Danantara ke Negara), APBN kita tidak defisit,” tegas Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan.
Selain target kontribusi keuangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Danantara untuk melakukan restrukturisasi BUMN, khususnya terkait jumlah komisaris. Ia menilai jumlah komisaris yang berlebihan di beberapa BUMN tidak efisien dan perlu dikurangi.
Prabowo menginginkan agar jumlah komisaris di BUMN idealnya tidak lebih dari lima orang. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola perusahaan negara.
“Saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget, saya potong setengah komisarisnya paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5,” jelas Prabowo.
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Danantara dan komitmen Presiden Prabowo untuk APBN tanpa defisit ini diharapkan akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Namun, perlu dipantau dengan cermat implementasinya dan dampaknya terhadap kinerja BUMN. Keberhasilannya juga bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan keberhasilan program reformasi BUMN.
