Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Muhammad Idris, secara tegas membantah tuduhan keterlibatannya dalam praktik judi sabung ayam. Ia bahkan menantang siapapun yang dapat membuktikan tuduhan tersebut dengan menawarkan hadiah uang tunai sebesar Rp100 juta.
Pernyataan ini disampaikan Idris sebagai respons atas pemberitaan di media online yang menampilkan gambar dirinya di lokasi yang diduga arena sabung ayam. Idris menyebut pemberitaan tersebut sebagai isu lama yang diulang-ulang tanpa bukti yang kuat. Ia menganggap berita tersebut tidak berdasar dan mengesampingkan fakta sebenarnya.
Lebih lanjut, Idris menantang para penuduh untuk melaporkan dirinya secara resmi kepada aparat penegak hukum atau Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jakarta. Ia juga mempertanyakan kredibilitas sumber informasi yang menyebarkan tuduhan tersebut.
Klarifikasi Idris Terkait Tuduhan Judi Sabung Ayam
Idris memberikan klarifikasi bahwa dirinya memang seorang pengusaha ayam. Ia menekankan bahwa gambar yang beredar di media sosial bukanlah bukti keterlibatannya dalam judi sabung ayam, melainkan aktivitasnya sebagai pengusaha ayam. Ia meminta agar publik lebih teliti dalam menilai informasi yang beredar di media sosial dan mencari bukti yang lebih valid.
Ia menyarankan agar fokus dilihat adalah bukti-bukti yang kuat dan bukan hanya gambar yang dapat ditafsirkan secara berbeda. Idris menegaskan kembali kesiapannya untuk menghadapi proses hukum jika memang terbukti bersalah.
Laporan GEMAH dan Respon BK DPRD DKI Jakarta
Sebelumnya, Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) telah melaporkan Muhammad Idris ke BK DPRD DKI Jakarta terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pidana atas keterlibatannya dalam praktik sabung ayam. Laporan tersebut diajukan pada Rabu, 7 Mei 2025.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Ketua BK DPRD Jakarta, Yudha Permana, terkait laporan tersebut. Publik menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai penanganan laporan GEMAH dan proses klarifikasi yang dilakukan oleh BK DPRD DKI Jakarta.
Analisis dan Perspektif
Kasus ini menyoroti pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan, terutama di era media sosial yang mudah diakses dan informasi tersebar dengan cepat. Tuduhan tanpa bukti yang kuat dapat berdampak buruk bagi reputasi seseorang dan perlu dipertanggungjawabkan.
Perlu ditekankan bahwa proses hukum harus berjalan secara transparan dan adil. Baik pihak pelapor maupun terlapor berhak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Publik diharapkan untuk menunggu hasil investigasi dan proses hukum yang sedang berlangsung sebelum mengambil kesimpulan.
Peran BK DPRD DKI Jakarta dalam menangani kasus ini juga menjadi sorotan. Kecepatan dan transparansi dalam proses klarifikasi dan investigasi akan menentukan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Kesimpulannya, kasus ini menjadi pengingat betapa pentingnya mengedepankan fakta dan bukti dalam menyampaikan informasi serta pentingnya akuntabilitas dari lembaga pemerintahan dalam merespon laporan dan tuduhan yang disampaikan oleh masyarakat.
