Sponsor Perusahaan Tambang di GHM 2025 Tuai Protes: Aktivis Sebut Pemerintah Kehilangan Moral
Gorontalo - Aktivis muda Gorontalo, Ikbal Ka’u, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dinilai memberikan ruang istimewa bagi perusahaan-perusahaan bermasalah dalam sejumlah agenda resmi pemerintahan. Kritik tersebut disampaikan melalui pernyataan media pada awal Desember 2025.
Ikbal menyebut bahwa pemerintah provinsi kini lebih dekat dengan kepentingan korporasi dibanding dengan aspirasi masyarakat, terutama warga di Kabupaten Pohuwato dan Bone Bolango yang hingga kini masih menuntut penyelesaian konflik lahan, lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
“Ini bukan lagi sekadar persoalan kebijakan, tapi persoalan moral pemerintah. Saat perusahaan yang punya konflik dan luka sosial diundang menjadi sponsor dan tampil di panggung resmi, itu penghinaan terhadap rakyat yang masih menuntut keadilan,” tegas Ikbal.
Ia menyoroti keterlibatan perusahaan sebagai sponsor pada event Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Gorontalo. Menurutnya, langkah tersebut justru memberikan citra positif dan legitimasi kepada perusahaan yang masih menyisakan persoalan hukum dan sosial.
Dalam pernyataannya, Ikbal memaparkan bahwa masyarakat di Pohuwato masih menghadapi dampak kehilangan lahan dan rusaknya lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Sementara itu, warga di Bone Bolango disebut masih mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.
Menurut Ikbal, alih-alih menjadi penengah yang berpihak pada rakyat, pemerintah justru terlihat berkompromi dengan perusahaan melalui simbol kerja sama dan promosi bersama dalam acara pemerintahan.
“Kita tidak anti-investasi, tapi kita anti-ketidakadilan. Pemerintah seharusnya berdiri di sisi masyarakat, bukan berfoto bersama pelaku yang menyebabkan penderitaan rakyat,” ujarnya.
Ikbal mendesak pemerintah dan DPRD Gorontalo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang belum menyelesaikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan terus mengawal kasus-kasus tersebut.
Sebagai bentuk tekanan publik, Ikbal memastikan bahwa gerakan aksi lanjutan akan dilakukan apabila kebijakan pemerintah tetap menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan korporasi.
“Jika kebijakan tetap tidak pro-rakyat, kami siap turun ke jalan. Kami tidak akan berhenti sampai keadilan berpihak pada masyarakat yang tertindas. Kami menolak lupa dan menolak diam,” tutupnya.
aktivis Gorontalo, Ikbal Ka’u, pemerintah provinsi Gorontalo, konflik tambang Pohuwato, Bone Bolango, perusahaan tambang, aksi mahasiswa Gorontalo, GHM 2025, kritik pemerintah, tanggung jawab sosial perusahaan.
